(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.0094 |
|
| Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu | Jumlah remaja putri tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang mengonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) sebanyak 1 tablet setiap minggu (minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun... | individu (jumlah remaja putri). | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.06.0051 |
|
| Jumlah Rencana Detail Tata Ruan (RDTR) yang Siap Terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) | Jumlah RDTR yang telah disusun, ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan memenuhi persyaratan teknis untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSS Data bersifat terbatas... | jumlah RDTR | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertanahan | |||
| 03.02.0004 |
|
| Jumlah rencana kegiatan kolaboratif lintas sektor dan lintas pelaku di 45 kawasan transmigrasi sesuai dokumen perencanaan | Jumlah kegiatan yang direncanakan dalam dokumen resmi perencanaan kawasan transmigrasi dan diharapkan dapat direalisasikan dalam periode tertentu. | kegiatan | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Rencana Kegiatan di Kawasan Transmigrasi | Transmigrasi | |
| 01.01.0021 |
|
| Jumlah Rencana Perjanjian IDKLO dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri | Total nilai atau jumlah rencana perjanjian IDKLO yang ditargetkan akan dilaksanakan dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dalam satu periode tertentu. Reff:... | perjanjian | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 05.01.0049 |
|
| Jumlah responden keseluruhan | Total jumlah individu yang berpartisipasi dalam survei, tanpa memandang tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum | Jumlah | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 04.03.0062 |
|
| Jumlah Rincian Output Responsif Gender | Jumlah Rincian Output Responsif Gender adalah jumlah rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Kementerian/Lembaga | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 09.03.0043 |
|
| Jumlah Riset berdasarkan Disiplin Ilmu (Kelompok Riset) dan Sumber Pembiayaannya | Banyaknya kegiatan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu tertentu, seperti sains, teknologi, sosial, humaniora, dan lain-lain, yang dikelompokkan berdasarkan sumber... | Riset | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 06.03.013 |
|
| Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat | Indikator ini menghitung jumlah hasil riset dan inovasi pergruan tinggi yang dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri, dan atau masyarakat. Indikator ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dampak... | Dokumen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0095 |
|
| Jumlah Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (JRIDUDI) | Jumlah produk riset dan inovasi dari perguruan tinggi yang diadopsi atau digunakan oleh dunia usaha dan industri. | Dokumen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0096 |
|
| Jumlah Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (JRIM) | Jumlah produk riset dan inovasi dari perguruan tinggi yang digunakan atau diterapkan oleh masyarakat umum. | Dokumen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.03.0027 |
|
| Jumlah RO/Subkegiatan Responsif Gender | Jumlah Rincian Output atau Subkegiatan yang telah mengintegrasikan analisis gender, intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta alokasi anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 04.01.0095 |
|
| Jumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar | Jumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empiris sesuai standar pada ≥80% kasus. | unit (jumlah rs) | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 08.02.007 |
|
| Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan | RBI adalah yaitu pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri – yang telah didirikan dan beroperasi untuk mempromosikan budaya Indonesia. Dengan kata lain, indikator ini menghitung jumlah... | rumah budaya | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kebudayaan | |||
| 07.05.0236 |
|
| Jumlah rumah rusak akibat bencana | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB | Unit | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis Bencana, Tanggal Kejadian, Jumlah Kerusakan, Tipe Kerusakan | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0096 |
|
| Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar SPA | Jumlah rumah sakit milik pemerintah daerah yang telah memenuhi setidaknya 80% dari standar ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk. | Kesehatan | |
| 04.01.0097 |
|
| Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Sertifikat Akreditasi Paripurna yang Masih Berlaku (2025-2029) | Jumlah rumah sakit milik pemerintah yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan status paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat tersebut masih berlaku dalam rentang waktu 2025... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna | Kesehatan | |
| 04.01.0098 |
|
| Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Standar Dokter Spesialis | Jumlah rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan tujuh jenis dokter spesialis dasar berikut: Spesialis Anak (Sp.A) Spesialis Bedah (Sp.B)... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | Kesehatan | |
| 04.01.056 |
|
| Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian | RS BLU milik Pemerintah yang mencapai rata-rata setiap aspek level 4 dalam penilaian maturitas BLU untuk semua aspek maturity rating | rumah sakit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk. | Kesehatan | |
| 04.01.0099 |
|
| Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu | Rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lain, atau Pemerintah Daerah | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk. | Kesehatan | |
| 04.01.0100 |
|
| Jumlah Rumah Sakit yang Mengimplementasikan PPRA | Jumlah rumah sakit yang memenuhi ketiga kriteria berikut: Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba: Tim khusus yang bertugas merumuskan kebijakan penggunaan antibiotik, melakukan... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.04.005 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi | Penjumlahan seluruh unit rumah yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya baik tapak dan vertikal | unit per tahun | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 03.01.0113 |
|
| Jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak | Ketersediaan sistem jaringan air limbah baik setempat maupun terpusat dan memiliki septik tank di level kecamatan | Rumah Tangga | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0112 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Layak | Setiap penduduk/rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman, mudah diakses, serta tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minum, masak, dan bersih pribadi yang... | Rumah Tangga | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.02.0011 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan (40% Terbawah) (JRT40) | jumlah rumah tangga yang berada dalam 40% lapisan terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan, mencakup rumah tangga miskin dan rentan miskin | rumah tangga | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. | Sosial | |
| 04.02.0012 |
|
| Jumlah rumah tangga miskin dan rentan (JRT) | Total jumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan rentan miskin berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan atau kondisi sosial ekonomi lainnya | rumah tangga | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. | Sosial | |
| 04.02.0013 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan Penerima Subsidi Listrik (JRT40-Listrik) | Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang menerima subsidi listrik, biasanya untuk pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | rumah tangga | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000076 - Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. | Sosial | |
| 03.06.0009 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria | Jumlah kepala keluarga petani/nelayan yang menerima manfaat dari program redistribusi tanah dan akses reforma agraria | KK | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanahan | ||
| 03.03.0156 |
|
| Jumlah Rumah Tangga Teraliri Listrik | Setiap penduduk/rumah tangga terhubung dengan jaringan listrik dan telekomunikasi yang memadahi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi di level kecamatan | rumah tangga | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | ||
| 03.01.0009 |
|
| Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T | Rumah tangga yang fasilitas sanitasinya terhubung langsung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat | Jumlah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | Pekerjaan Umum | |
| 07.05.0038 |
|
| Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Layanan | Jumlah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah | unit rumah tangga | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 08.01.0012 |
|
| Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan | Jumlah rumah tangga yang telah menerima bimbingan keagamaan keluarga dalam kurun waktu tertentu. | unit (jumlah rumah tangga) | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 03.01.0010 |
|
| Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan PBG dan SLF | Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan PBG dan SLF | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Pekerjaan Umum | |
| 03.04.006 |
|
| Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan | Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan... | rumah tangga | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 02.03.0028 |
|
| Jumlah Rumpun atau Galur Hewan yang Dilepas | Total rumpun atau galur hewan untuk pangan dan non pangan yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat berwenang lainnya | rumpun, galur | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.05.0003 |
|
| Jumlah rumpun atau galur ternak lokal pada setiap kategori: aman/ kritis/terancam punah | Jumlah rumpun atau galur ternak lokal yang termasuk dalam kategori risiko kepunahan tertentu (misalnya: aman, kritis, terancam punah) sesuai klasifikasi FAO | rumpun, galur | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000098 - Proporsi rumpun atau galur ternak lokal diklasifikasi menurut tingkat risiko kepunahan | Peternakan | |
| 03.03.013 |
|
| Jumlah Rute Penerbangan pada Angkutan Udara Perintis | Banyaknya lintasan pesawat Udara yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan... | rute | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | 24410037 | Terbuka | Bandar Udara; Nasional | TAHUNAN | Transportasi | |
| 07.02.006 |
|
| Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) adalah Banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi... | sambungan | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 10710020 | Terbatas | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. Indikator SIPD: 000176 - Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga | Energi |
| 07.02.034 |
|
| Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun Melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN | Pembangunan Jaringan Gas Kota untuk Rumah Tangga (Jargas) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak tanah dan LPG, serta mengurangi subsidi energi. Pembangunan Jargas... | Sambungan Rumah (SR) | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 10710020 | Terbuka | Nasional & Provinsi | TAHUNAN | Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Barat Mendukung pelaksanaan swasembada energi dengan mengimplementasi pembangkit listrik energi terbarukan | Energi |
| 07.05.0039 |
|
| Jumlah sampah Laut di Pantai | Sampah yang ditemukan di sepanjang pantai, baik sampah yang dibawa oleh arus laut atau sampah yang langsung dibuang di pantai. Jenis sampah ini terutama terdiri dari plastik, botol, kantong plastik,... | berat (kilogram atau ton) atau volume (liter) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000275 - Presentase penurunan sampah terbuang ke laut | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0040 |
|
| Jumlah Sampah Total (JSJS) | Jumlah total sampah yang dihasilkan dari semua jenis kegiatan, baik yang berasal dari sektor pangan maupun sektor non-pangan. Ini mencakup sampah organik (seperti sisa makanan) dan non-organik... | berat (kilogram atau ton) atau volume (liter) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL | TAHUNAN | Program: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi. | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0042 |
|
| Jumlah Sampah yang Dikumpulkan | Volume sampah yang berhasil dikumpulkan dari sumbernya | kubik | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0043 |
|
| Jumlah Sampah yang Terolah | Volume sampah yang telah diproses melalui fasilitas pengolahan sampah | kubik | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0101 |
|
| Jumlah Sampel Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (JSKM) | Jumlah produk kosmetik yang setelah melalui proses sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0102 |
|
| Jumlah Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling Berdasarkan Risiko dan Memenuhi Persyaratan Mutu serta Keamanan | Jumlah sampel obat bahan alam yang dipilih berdasarkan analisis risiko dan telah lulus uji sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0103 |
|
| Jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan | Jumlah sampel obat yang memenuhi standar keamanan serta mutu yang berlaku. | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0104 |
|
| Jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan | Jumlah sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang aman dan bermutu | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0105 |
|
| Jumlah sampel pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan | Jumlah sampel pangan olahan yang aman dan bermutu | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0106 |
|
| Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan | Jumlah sampel sediaan farmasi yang, setelah diuji, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0107 |
|
| Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan | Jumlah suplemen kesehatan yang diambil sampelnya berdasarkan penilaian risiko dan terbukti memenuhi standar mutu serta keamanan yang ditetapkan. | sampel | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0108 |
|
| Jumlah santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah santri yang menerima bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar dalam kurun waktu tertentu. | individu (jumlah santri) | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan |
Showing 1,351-1,400 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183611 | 03.01.006 |
|
| Indeks Ketahanan Air Nasional | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Dewan Sumber Daya Air | Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA | ||
| 183612 | 06.04.002 |
|
| Indeks Ketahanan Diri Remaja | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Direktorat Informasi dan Edukasi | Pengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba. | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183613 | 07.02.002 |
|
| Indeks Ketahanan Energi | Prioritas | STATISTIK | Indikator | - | Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Setjen DEN | Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap... | Indeks | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA |
| 183614 | 04.01.025 |
|
| Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Deputi Bidang Pencegahan | Indeks Ketahanan masyarakat (Dektamas) adalah komposit dari hasil indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan daya tangkal menolak segala bentuk... | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183615 | 01.01.0042 |
|
| Indeks Ketahanan Nasional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Ketahanan Nasional | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | Pusat Laboratorium | Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu negara terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Indeks ini... | - | Terbatas | Wilayah adminstrasi | TRIWULANAN | Pertahanan | TERSEDIA | |
| 183616 | 02.03.004 |
|
| Indeks Ketahanan Pangan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 24110249 | BADAN PANGAN NASIONAL | Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan | Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. | Tanpa Satuan | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA | |
| 183617 | 06.02.0131 |
|
| Indeks Ketahanan Remaja | Prioritas | STATISTIK | Variabel | = | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | DITHANREM | ndeks komposit yang menggambarkan resilience remaja yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu 1) Pemenuhan Hak, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan Fisik dan Mental, 4) Partisipasi dan Perencanaan Masa Depan;... | - | Terbuka | Nasional Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | TERSEDIA |
| 183618 | 09.03.005 |
|
| Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 25010046 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Sekretariat Komisi Informasi Pusat | Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP... | nilai (0-100) | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |
| 183619 |
|
| Indeks Keterpaparan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | PUSDATIN | PUS yang pernah mendengar/melihat informasi tentang program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi | - | - | Nasional Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183620 | 04.03.001 |
|
| Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 33210018 | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan... | Indeks | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA |
Showing 271-280 of 4,146 items.