(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.020 |
|
| Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal | Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. | Provinsi | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 08.01.0011 |
|
| jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB sangat tinggi | Definisi: Jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB dalam rentang 80 hingga 100, yang dikategorikan sebagai tingkat kerukunan umat beragama "sangat tinggi". | Provinsi | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 07.05.042 |
|
| Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut | Jumlah provinsi yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) khususnya di sektor air laut dibandingkan dengan periode sebelumnya. IRLH sektor air laut menilai respons... | Provinsi | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSI | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03.01.030 |
|
| Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan | Jumlah proyek SPALD yang siap untuk dikerjasamakan yang dibuktikan melalui kesepakatan melalui Perjanjian Kerja Sama | proyek | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.031 |
|
| Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan | Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang memasuki tahap transaksi dan penetapan kerja sama | proyek | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 09.05.005 |
|
| Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) | Jumlah proyek yang masuk dalam Daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses Prakualifikasi pada tahun berjalan. | proyek | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000343 - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 02.02.007 |
|
| Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan | Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang terselesaikan adalah jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang... | kesepakatan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Sektor; Jenis Perundingan: PTA, FTA, CEPA | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati | Perdagangan | |
| 09.03.0034 |
|
| Jumlah PTN, PTS, PTIK yang memberikan kredensial mikro | Jumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTIK) yang aktif menyelenggarakan kredensial mikro—program singkat berbasis... | Perguruan Tinggi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Informasi | |||
| 05.02.021 |
|
| Jumlah Pusat Pendidikan Polwan | Jumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan... | Unit | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0308 |
|
| Jumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannya | Jumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannya | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.01.0081 |
|
| Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar | Jumlah puskesmas dan RS pemerintah yang memenuhi kriteria standar pelayanan kefarmasian, yaitu memiliki SOP pengelolaan sediaan farmasi (kecuali distribusi) dan melaksanakan pelayanan farmasi klinis... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0082 |
|
| Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70% | Jumlah Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan mencapai minimal 70% sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Kesehatan | |
| 04.01.0083 |
|
| Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai Standar | Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) | Kesehatan | |
| 04.01.0084 |
|
| Jumlah Puskesmas di wilayah kerja KB MKJP | Definisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0085 |
|
| Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP | Definisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0252 |
|
| Jumlah Puskesmas Rawat Inap | Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat tingkat Puskesmas yang memiliki rawat inap sesuai dengan standar di level kecamatan | Puskesmas | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0086 |
|
| Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih Berlaku | Jumlah Puskesmas yang telah memperoleh status akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat akreditasinya masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029 | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna | Kesehatan | |
| 04.01.0088 |
|
| Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi | Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi, Puskesmas yang menyediakan obat-obatan untuk membantu pasien berhenti merokok. | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0089 |
|
| Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah | Definisi: Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi kriteria sebagai Puskesmas Santun Lansia, yaitu menyediakan ruang khusus untuk pelayanan lansia, memiliki akses yang ramah lansia (seperti jalan tidak... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0090 |
|
| Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layanan | Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar | Kesehatan | |
| 04.01.0091 |
|
| Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INM | Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi semua target yang ditetapkan dalam Indikator Nasional Mutu sesuai regulasi | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Kesehatan | |
| 04.01.0092 |
|
| Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas | Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Kesehatan | |
| 04.01.0093 |
|
| Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar | Definisi: Puskesmas yang memiliki minimal dua tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta fasilitas dan prosedur yang sesuai dengan pedoman... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif. | Kesehatan | |
| 05.01.0048 |
|
| Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi | Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan ke pengadilan dalam periode tertentu. | Perkara | MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | wilayah administrasi/pengadilan | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0151 |
|
| Jumlah Putusan Perkara Konstitusi | Banyaknya putusan suatu perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan... | Dokumen | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Perkara Konstitusi; Jenis Amar Putusan | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0152 |
|
| Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang | Banyaknya putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan... | Dokumen | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Amar Putusan; Jenis Pengujian Undang-Undang; Undang-Undang yang Diuji | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0153 |
|
| Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Bersyarat | Banyaknya putusan bersyarat suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam... | Dokumen | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Putusan Pengujian Undang-Undang Bersyarat | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0196 |
|
| Jumlah putusan perkara pidana banding yang salinan putusannya telah diterima jaksa | salinan putusan Perkara yang diajukan banding oleh terdakwa atau penuntut umum | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0195 |
|
| Jumlah putusan perkara pidana kasasi | Salinan putusan Perkara yang salinan putusan diterima oleh jaksa | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.03.0035 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan) | Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berada pada masing-masing tahapan proses legislasi di DPR RI, yaitu Pembahasan, Harmonisasi, Penyusunan. | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Informasi | |||
| 09.03.0036 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga Pengusul | Data yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan,... | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0037 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RI | Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu. | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0038 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Berdasarkan Lembaga Pengusul | Data yang menunjukan total banyaknya Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dikelompokan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR, Presiden,... | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0039 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga Pengusul | Data yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR... | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0040 |
|
| Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RI | Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu. | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0041 |
|
| Jumlah Rancangan Undangan-undangan yang Disepakati Bersama Antara DPR RI dan Presiden Menjadi Undang-undang | Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam periode waktu tertentu. | RUU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 03.06.0007 |
|
| Jumlah RDTR yang Siap Terintegrasi dengan OSS (RDTR_OSS) | Jumlah RDTR yang telah disusun, ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dan memenuhi persyaratan teknis untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSS | Jumlah RDTR | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | - | TAHUNAN | Ya, Pemda Kota/Kab dan BKPM | Pertanahan | |
| 01.01.0016 |
|
| Jumlah realisasi Alutsista siap operasi. | Jumlah realisasi Alutsista siap operasi. Alutsista adalah alat utama sistem senjata TNI yang berfungsi dalam mendukung kesiapan tempur dan operasi militer. Reff:... | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 09.02.0011 |
|
| Jumlah Realisasi Hibah untuk Program Prioritas (JRHPP) | Total dana hibah yang telah direalisasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dalam periode tertentu. | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 01.02.0013 |
|
| Jumlah Realisasi Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Diplomasi Ekonomi yang Ditindaklanjuti | Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan dalam negeri. | unit kesepakatan | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 01.01.0017 |
|
| Jumlah realisasi Non Alutsista siap operasi | Jumlah realisasi Non-Alutsista siap operasi, meliputi dukungan materiil seperti amunisi, BBM, perbekalan, dsb. Reff:... | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.01.0018 |
|
| Jumlah Realisasi Perjanjian IDKLO yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri | Total nilai atau jumlah perjanjian IDKLO yang telah direalisasikan secara konkret dalam proses pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri, sesuai dengan... | perjanjian | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.01.0019 |
|
| Jumlah realisasi personel TNI | Jumlah realisasi personel TNI (angkatan darat, laut, udara) yang aktif dan siap operasi. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Orang | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Pangkat | BULANAN | Pertahanan | ||
| 01.01.0020 |
|
| Jumlah Realisasi Tahapan Pengadaan Alutsista Strategis | Indikator ini mengukur jumlah tahapan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis yang telah direalisasikan (∑a) dibandingkan dengan jumlah tahapan yang direncanakan (∑b). Pengadaan... | unit tahapan | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 07.02.0107 |
|
| Jumlah recovery fund yang harus dibayarkan pemerintah kepada pelaku usaha migas | jumlah biaya operasional hulu migas—seperti eksplorasi, pengembangan, dan produksi—yang awalnya dikeluarkan oleh pelaku usaha (kontraktor PSC) dan harus diganti (reimbursed) oleh pemerintah | Rp | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 10.04.0028 |
|
| Jumlah Register Pemohon Informasi Layanan Publik | Banyak permohonan informasi publik yang telah diterima atau dicatat oleh MPR RI. | buah | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | |||
| 02.03.0027 |
|
| Jumlah Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri untuk Usaha Kecil (PDUK) | Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang telah mendapatkan nomor registrasi PSAT-PDUK dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)... | Sertifikat | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Pertanian | |
| 07.05.043 |
|
| Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (biosafety dan biosecurity) | jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan, khususnya di bidang pengelolaan keamanan hayati (biosafety & biosecurity). Dengan kata lain, ini... | rekomendasi kebijakan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. | Lingkungan Hidup | |
| 05.03.0003 |
|
| Jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Komnas HAM | Jumlah rekomendasi penanganan kasus yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. | Perkara | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nama Isu; Tema Hak; Tema Pengaduan | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | ||
| 09.03.0042 |
|
| Jumlah remaja (usia 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir | Jumlah individu berusia 15-24 tahun yang telah mengakses internet dalam periode tiga bulan terakhir | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Informasi |
Showing 1,301-1,350 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183601 | 03.07.006 |
|
| Indeks Kerentanan Keluarga | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10110069 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Indeks kerentanan keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga memiliki kerentanan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan keluarga, dan interaksi keluarga. | Tanpa Satuan | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | |
| 183602 | 08.01.004 |
|
| Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN AGAMA | Ditjen. BMBPSDM | Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | TERSEDIA | ||
| 183603 |
|
| Indeks kesadaran merek pariwisata Indonesia | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PARIWISATA | Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata | Indeks pengukuran kemampuan konsumen untuk mengenali dan membedakan suatu merek melalui visual atau auditif | - | - | TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | ||||
| 183604 | 07.04.0058 |
|
| Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | indeks | Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital | KEMENTERIAN KOORDINATOR PANGAN | Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim | Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia adalah penilaian kondisi laut berdasarkan seberapa baik laut menyediakan manfaat dan layanan bagi manusia, dengan skor yang bervariasi... | numerik /indeks | Terbuka | tabel, grafik dan diagram | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA |
| 183605 | 02.03.003 |
|
| Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Ukuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pendapatan dan... | - | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA | ||
| 183606 | 04.02.001 |
|
| Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial | KEMENTERIAN SOSIAL | Biro Perencanaan | Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan... | persen | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Sosial | TERSEDIA | |
| 183607 | 04.02.002 |
|
| Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial | KEMENTERIAN SOSIAL | Biro Perencanaan | Perhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu... | persen | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Sosial | TERSEDIA | |
| 183608 | 07.04.0001 |
|
| Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan | Nilai untuk mengukur Mengukur kesiapan prasarana pengawasan, terutama bangunan utama yang mendukung operasi pengawasan SDKP | nilai (0-100) | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | ||
| 183609 | 07.04.0002 |
|
| Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKP | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan | Nilai untuk Mengukur kesiapan sarana pengawasan, terutama kapal pengawas, dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP. | nilai (0-100) | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | ||
| 183610 | 09.03.004 |
|
| Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | Biro Perencanaan dan Keuangan | Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional merupakan indikator yang mengukur seberapa siap dan tangguh suatu negara dalam mengatasi ancaman, serangan, dan gangguan di ruang siber, serta... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA |
Showing 261-270 of 4,146 items.