(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.007 |
|
| Jumlah Produksi Lada | Banyaknya hasil dari setiap tanaman lada menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji lada kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000649 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada | Perkebunan | |
| 07.02.004 |
|
| Jumlah Produksi Listrik Energi Terbarukan | Besaran listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi terbarukan | gigawattjam | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060. | Energi |
| 07.02.0083 |
|
| Jumlah Produksi LPG | Banyaknya LPG yang dihasilkan dari pengolahan minyak maupun gas baik pola hulu atau pola hilir | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per provinsi | Energi | |
| 07.02.0108 |
|
| Jumlah Produksi Minyak Bumi | volume minyak bumi dari sumur yang diukur sebagai volume yang diterima di terminal akhir dan/atau yang diterima secara kontinyu di stasiun pengumpul sebelum dikirimkan ke terminal akhir melalui pipa,... | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perlu ada laporan dari daerah | Energi | |
| 02.03.019 |
|
| Jumlah Produksi Padi | Jumlah Produksi Padi adalah total volume padi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah. Produksi padi biasanya dinyatakan dalam bentuk gabah kering giling (GKG) | juta ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi Padi | Pertanian | |
| 02.04.008 |
|
| Jumlah Produksi Pala | Banyaknya hasil dari setiap tanaman pala menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji pala kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000650 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala | Perkebunan | |
| 07.02.0082 |
|
| Jumlah Produksi Pembangkit Listrik non PLN | Energi listrik bruto yang dihasilkan oleh pembangkit listrik milik PLN | GWh | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0081 |
|
| Jumlah Produksi Pembangkit Listrik PLN | Energi listrik bruto yang dihasilkan oleh pembangkit listrik milik PLN | GWh | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pemilik izin memberikan informasi | Energi | |
| 02.01.0017 |
|
| Jumlah Produksi Pupuk dan Pestisida di Indonesia | Jumlah produksi pupuk dan pestisida di Indonesia | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.04.009 |
|
| Jumlah Produksi Sagu | Banyaknya hasil dari setiap tanaman sagu menurut wujud produksi (hasil) yaitu tepung sagu yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Pertanian | ||
| 02.03.021 |
|
| Jumlah Produksi Sorghum | Produksi sorghum adalah total produksi sorghum nasional dalam bentuk Biji Kering (Juta Ton). Produktivitas sorghum adalah hasil produksi sorghum (juta ton) per satuan lahan (Ha). Luas Panen sorghum... | ribu ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. | Pertanian | ||
| 02.05.003 |
|
| Jumlah Produksi Susu | Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. | Ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | 24110110 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000653 - Jumlah Produksi Susu | Peternakan |
| 02.03.022 |
|
| Jumlah Produksi Tanaman Obat | Jumlah hasil dari setiap tanaman biofarmaka (obat) menurut bentuk produksi yang diambil selama satu tahun | kilogram | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.04.010 |
|
| Jumlah Produksi Tebu | Banyaknya hasil dari setiap tanaman tebu menurut wujud produksi (hasil) yaitu gula kristal putih yang diambil hasilnya dari luas panen pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perkebunan | ||
| 02.04.011 |
|
| Jumlah Produksi Teh | Banyaknya hasil dari setiap tanaman teh menurut wujud produksi (hasil) yaitu daun teh kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Perkebunan | ||
| 02.05.004 |
|
| Jumlah Produksi Telur Unggas | Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. | Ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | 24110113 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000654 - Jumlah Produksi Telur | Peternakan |
| 07.02.005 |
|
| Jumlah Produksi Tenaga Listrik | Produksi Tenaga Listrik (GWh) adalah jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam satuan gigawatt-jam (GWh) selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.... | gigawattjam | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 24210006 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | |
| 02.04.0001 |
|
| Jumlah produksi ubi | Total jumlah ubi kayu yang dihasilkan dari perkebunan rakyat dalam periode tertentu | ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Perkebunan | |
| 02.03.023 |
|
| Jumlah Produksi Ubi Jalar | Banyaknya hasil tanaman ubi jalar yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani pada suatu wilayah dan periode tertentu | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. | Pertanian | ||
| 02.03.024 |
|
| Jumlah Produksi Ubi Kayu | Banyaknya hasil tanaman ubi kayu menurut wujud umbi basah yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Pertanian | |
| 02.04.012 |
|
| Jumlah Produksi Vanili | Banyaknya hasil dari setiap tanaman vanili menurut wujud produksi (hasil) yaitu polong kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Perkebunan | ||
| 07.05.0036 |
|
| Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah | Upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, termasuk program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) | jumlah program atau kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakat | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSI | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup | |
| 06.01.0086 |
|
| Jumlah Program Studi Aktif | Total program studi yang berstatus aktif dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Program studi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0087 |
|
| Jumlah Program Studi Bidang Non-STEM | Program studi di luar bidang STEM yang berstatus aktif di seluruh perguruan tinggi di Indonesia | Program studi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0088 |
|
| Jumlah Program Studi Bidang Non-STEM yang Terakreditasi Unggul | Jumlah program studi di luar bidang STEM yang mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkait | Program studi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0089 |
|
| Jumlah Program Studi Bidang STEM | Jumlah program studi bidang STEM yang berstatus aktif di semua perguruan tinggi di Indonesia | Program studi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0090 |
|
| Jumlah Program Studi Bidang STEM yang Terakreditasi Unggul | Jumlah program studi bidang STEM yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkait | Program studi | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0091 |
|
| Jumlah Program Studi PPG Terdaftar | Total program studi PPG yang terdaftar dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0092 |
|
| Jumlah Program Studi PPG Terdaftar yang Terakreditasi Unggul | Jumlah program studi PPG yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0093 |
|
| Jumlah Program Studi Terdaftar yang Terakreditasi Unggul | Jumlah program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait. | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.05.004 |
|
| Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular | Konsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama... | program/kegiatan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 25010025 | Terbuka | Wilayah: Pusat | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000338 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 07.05.0037 |
|
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Ekosistem Rentan | Merupakan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki ekosistem rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, atau bencana alam. Data ini digunakan untuk... | Jumlah | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03.01.024 |
|
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan | Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang masih berlaku dan termutakhirkan | provinsi/ kabupaten/ kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.025 |
|
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan... | provinsi/ kabupaten/ kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.026 |
|
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik | Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik | Provinsi | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.027 |
|
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan | Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan... | provinsi/ kabupaten/ kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 06.01.016 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% | Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% adalah jumlah unit wilayah administrasi setingkat provinsi di Indonesia yang memiliki APK Pendidikan Tinggi (usia... | provinsi | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat. | Pendidikan | |
| 09.01.013 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik | Indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam indeks kinerja GWPP yang menjadi objek... | Poin | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.06.019 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna | Pemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori tinggi, sebagai berikut dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan permendagri... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 10.03.0014 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Sedang | Jumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai sedang | jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 10.03.0015 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Kapasitas Tinggi | Jumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai tinggi. | jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 06.05.021 |
|
| Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi | Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi | Provinsi | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045." | Olahraga | |
| 09.01.0018 |
|
| Jumlah Provinsi di Seluruh Indonesia | Jumlah keseluruhan provinsi di Indonesia. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 06.05.0003 |
|
| Jumlah provinsi yang melakukan kampanye budaya berolahraga | Definisi: Jumlah provinsi yang mengadakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus, termasuk untuk disabilitas, selama periode... | Provinsi | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Olahraga | |||
| 03.01.028 |
|
| Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota | Jumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja air minum di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.029 |
|
| Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota | Jumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.02.0009 |
|
| Jumlah Provinsi yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan | Jumlah provinsi yang secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik. | Provinsi | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Provinsi | TAHUNAN | Indikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di provinsi. | Sosial | |
| 04.02.0010 |
|
| Jumlah Provinsi yang Melibatkan Perwakilan Lansia dalam Penyusunan Kebijakan | Jumlah provinsi yang secara aktif melibatkan perwakilan lansia dalam proses penyusunan kebijakan publik, termasuk perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada... | Provinsi | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Indikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan lansia dalam penyusunan kebijakan di provinsi. | Sosial | |
| 09.02.022 |
|
| Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | Pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan salah satu pemenuhan belanja wajib sesuai Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu: Daerah wajib mengalokasikan belanja... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 06.01.0094 |
|
| Jumlah provinsi yang memiliki IPG madrasah kategori baik | Jumlah provinsi yang memiliki nilai IPG di atas ambang batas tertentu yang dikategorikan sebagai "baik" | jumlah provinsi | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah." | Pendidikan |
Showing 1,251-1,300 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183591 | 04.01.024 |
|
| Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Direktorat Pascarehabilitasi | Indeks kepuasan layanan rehabilitasi merpakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), mencakup layanan... | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183592 | 08.01.003 |
|
| Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL | Direktorat..... | Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | TERSEDIA | ||
| 183593 | 09.03.0004 |
|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010045 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Bidang Pelayanan Publik | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan... | Indeks | Terbuka | [32010026] Wilayah; | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |
| 183594 | 10.04.0031 |
|
| Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas Kinerja KPU adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan dan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu. | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KOMISI PEMILIHAN UMUM | nilai indeks yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam... | angka | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | TERSEDIA | ||||
| 183595 |
|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Layanan Penerimaan Pengaduan Komnas HAM | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | Biro Dukungan Penegakan HAM | Nilai kepuasan masyarakat dan nilai persepsi anti korupsi terhadap layanan pengaduan Komnas HAM | laporan | - | Sebaran wilayah; jenis kelamin; tingkat pendidikan; umur; jenis pekerjaan; asal negara; penilaian unsur pelayanan; indeks persepsi anti korupsi | TRIWULANAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 183596 |
|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno Tahun 2026 | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno | Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan... | Indeks | - | Unsur Penilaian | TRIWULANAN | Kebudayaan | TERSEDIA | |||
| 183597 | 05.01.0004 |
|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan | Penilaian publik terhadap pelayanan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi melalui tahapan proses penanganan perkara yang dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan... | - | - | - | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183598 |
|
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA | Biro Umum | Besarnya indeks kepuasan masyarakat | Presentase | - | Per Unsur Pelayanan, Skor Mutu, Profil Responden, Jenis layanan yang diterima, Tindaklanjut dan Rekomendasi | SEMESTERAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 183599 | 09.06.0001 |
|
| Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan Nasional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL | Angka yang menunjukkan sejauh mana Platform Pengadaan Nasional bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mencerminkan kualitas layanan platform pengadaan barang/jasa. Penilaian... | - | - | Nasional | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183600 | 05.01.0005 |
|
| Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara | Prioritas | STATISTIK | Variabel | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi | Penilaian publik terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi yang telah tersedia yang diantaranya melalui sistem informasi penanganan perkara konstitusi (SIMPP). | - | - | - | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA |
Showing 251-260 of 4,146 items.