(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.0083 |
|
| Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mengikuti Asesmen tingkat Nasional | Definisi: Total peserta didik madrasah yang berpartisipasi dalam Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan tertentu. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0084 |
|
| Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek numerasi | Definisi: Jumlah peserta didik yang mencapai kategori 'Cakap' atau lebih tinggi dalam literasi membaca dan numerasi. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.01.0079 |
|
| Jumlah peserta didik perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat | Total jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode yang sama | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310063 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | |
| 06.01.0085 |
|
| Jumlah Peserta Didik yang Menyelesaikan Pendidikan Setara Formal | Jumlah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, setara dengan jenjang pendidikan formal tertentu (misalnya, Paket A... | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.04.005 |
|
| Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers | Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk... | Orang | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri. | Komunikasi | |
| 09.04.006 |
|
| Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital | Pengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang Komdigi yang bertalenta digital dalam program Digital talent... | Orang | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 05.01.0047 |
|
| Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi | Banyaknya orang yang terdaftar dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi | Orang | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Kegiatan Pendidikan | TAHUNAN | Hukum | ||
| 06.02.018 |
|
| Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Vokasi yang Mendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs) | Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau adalah Proses Mengembangkan Kemampuan yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pekerjaan Hijau melalui Upskilling dan Reskilling Tenaga Kerja. | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 05.01.0198 |
|
| Jumlah Petugas Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan, Lapas, LPKA, Bapas, LPAS) | Jumlah keseluruhan pegawai pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, baik sebagai pejabat struktural maupun pelaksana teknis, yang menjalankan fungsi pembinaan, pengamanan, pelayanan,... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, Semesteran | SEMESTERAN | Hukum | ||
| 04.01.0080 |
|
| Jumlah petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standar | Definisi: Jumlah individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan dan telah mengikuti pelatihan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan. Satuan: Orang Instansi Penghasil:... | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 05.01.0147 |
|
| Jumlah pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapatkan sanksi atas keterlambatan pelaporan kepada PPATK | Banyaknya pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang mendapat pengenaan sanksi atas keterlambatan pelaporan PPATK | Pihak Pelapor | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Kelompok Industri | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0148 |
|
| Jumlah Pihak Pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATK | Banyaknya pihak pelapor yang mengikuti Bimbingan Teknis PPATK dalam rangka melakukan pemerataan dan peningkatan pemahaman Pihak Pelapor terkait pengawasan kepatuhan, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa... | Pihak Pelapor | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Kelompok Industri | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0150 |
|
| Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK (GoAML) | Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor wajib melakukan pendaftaran pada Aplikasi goAML sebagaimana... | Pihak Pelapor | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Kelompok Industri | BULANAN | Jumlah pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. jumlah perusahaan properti/agen properti; 2. jumlah pedagang kendaraan bermotor; 3. jumlah pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. jumlah pedagang barang seni dan antik; atau 5. jumlah balai lelang, yang berbadan hukum/ memiliki izin usaha dan beroperasi di lingkup provinsi/kabupaten/kota, | Hukum | |
| 09.06.0112 |
|
| Jumlah polisi berdasarkan kategori pangkat dan jenis kelamin | Data ini mencatat jumlah personel Polri, dipecah menurut kategori pangkat (Perwira, Bintara, Tamtama) dan jenis kelamin (pria, wanita), dalam periode tertentu (biasanya per triwulan atau tahunan). | Orang | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Jumlah anggota Polri per pangkat dan Jenis Kelamin | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 05.02.0064 |
|
| Jumlah Polisi yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerah | total personel aktif Polri—terutama perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen)—yang ditempatkan dalam jabatan struktural atau fungsional di instansi non-Polri, baik di tingkat pusat... | Orang | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Pendataan personel Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur (Kementerian/Lembaga) | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.01.0197 |
|
| Jumlah Populasi Pihak Pelapor Profesi dibawah pengawasan Kementerian Hukum | Banyaknya Profesi dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian... | Profesi | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Kelompok Industri/ Bidang Usaha (Notaris); Penilaian Risiko TPPU (Rendah, Menengah, Tinggi) dan Pelaksanaan Audit Kepatuhan APUPPT (Sudah Diaudit, Belum Diaudit); Status Terdaftar/ Izin Dirjen AHU (Terdaftar, Tidak Terdaftar) | TAHUNAN | Hukum | ||
| 04.01.055 |
|
| Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal | Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal | pos | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 07.02.0109 |
|
| Jumlah potensi minyak dan gas bumi | total sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) yang diperkirakan masih tersedia di wilayah kerja migas suatu negara/wilayah, baik yang sudah teridentifikasi maupun yang masih dalam tahap eksplorasi... | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 02.02.0010 |
|
| Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) yang Disepakati | PTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara yang memberikan hak istimewa masuk untuk produk tertentu dengan mengurangi tarif pada sejumlah garis tarif yang disepakati. | kesepakatan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati | Perdagangan | ||
| 02.02.0011 |
|
| Jumlah Produk ber-SNI | Jumlah jenis produk yang telah memenuhi dan memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan/atau sertifikat SNI. | unit produk | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Produk | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 06.03.012 |
|
| Jumlah produk hasil iptek dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat | Hasil riset dan inovasi pada bidang- bidang prioritas yang dimanfaatkan masyarakat, UMKM, pemerintah, produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung... | produk | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 02.01.008 |
|
| Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing | Merupakan jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industry yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan kalasifikasi Lall). | produk (kumulaitif) | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 06.03.0058 |
|
| Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat | Banyaknya produk inovasi yang dihasilkan oleh BRIN yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah atau institusi selain industri seperti kelompok masyarakat, asosiasi, pemerintah daerah, atau... | produk | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Produk Inovasi | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 02.03.0024 |
|
| Jumlah Produk Peternakan Memenuhi Persyaratan Mutu | Jumlah produk peternakan siap edar yang telah diuji dan memenuhi standar mutu. Reff: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/storage/photos/shares/konten/File/LapKinerjaPKH_2024.pdf? | Unit | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 07.05.039 |
|
| Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk... | Unit | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Produk Ramah Lingkungan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000261 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 09.02.0098 |
|
| Jumlah Produk Tayang pada Katalog Elektronik | Banyaknya produk yang telah tayang di Katalog Elektronik pada periode tertentu. | produk | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 08.01.007 |
|
| Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Jumlah Sertifikasi Halal menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,... | produk | BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 07.05.040 |
|
| Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan | (1) Indikator ini merupakan jumlah dari produk yang telah disertifikasi ramah lingkungan. (2) Produk/Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah... | produk | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.041 |
|
| Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi | indikator ini merujuk pada jumlah produk yang berhasil dikembangkan melalui proses bioprospeksi, seperti obat-obatan, agrokimia, atau material sains. Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi,... | produk | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Administrasi Wilayah: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. | Lingkungan Hidup | |
| 02.01.0015 |
|
| Jumlah Produksi Alat dan Mesin Pertanian | Jumlah produksi alat dan mesin pertanian per jenis | Unit | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.03.011 |
|
| Jumlah Produksi Aneka Kacang | Total volume produksi berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, yang dihasilkan dalam periode tertentu. Produksi aneka kacang mencakup seluruh hasil panen dari... | ribu ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. | Pertanian | ||
| 02.03.012 |
|
| Jumlah Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) | Proses industri yang mengubah hasil panen tanaman kelapa sawit menjadi dua jenis minyak utama yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk konsumsi dan industri | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertanian | |||
| 07.01.004 |
|
| Jumlah Produksi Batu Bara | Volume batubara yang diproduksi | juta ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbatas | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. | Pertambangan |
| 07.02.0085 |
|
| Jumlah Produksi Biogas | Banyaknya BBN berupa biogas yang dihasilkan dari kegiatan produksi | ribu meter kubik | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Badan Usaha di daerah melaporkan jumlah produksi biogas | Energi | |
| 02.03.014 |
|
| Jumlah Produksi Buah dan Sayur | Jumlah hasil tanaman buah dan sayur yang diambil hasilnya dalam setahun | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. | Pertanian | |
| 02.04.001 |
|
| Jumlah Produksi Cengkeh | Banyaknya hasil dari setiap tanaman cengkeh menurut wujud produksi (hasil) yaitu bunga kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000651 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh | Perkebunan | |
| 02.05.002 |
|
| Jumlah Produksi Daging | Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu. | Ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | 24110101 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000652 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) | Peternakan |
| 02.03.016 |
|
| Jumlah Produksi Florikultura | Jumlah hasil komoditas florikultura menurut wujud produksi dalam setahun | tangkai, pohon, rumpun, kg | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.01.0016 |
|
| Jumlah Produksi Garam dari Perusahaan Garam | Jumlah garam industri yang dihasilkan oleh perusahaan garam industri, baik milik pemerintah maupun swasta, yang mengelola produksi garam dalam skala industri | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam" | Industri | |
| 07.04.0010 |
|
| Jumlah Produksi Garam Rakyat | Jumlah garam yang dihasilkan oleh petambak garam tradisional atau masyarakat yang mengelola tambak garam secara mandiri | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam" | Kelautan | |
| 07.04.0011 |
|
| Jumlah Produksi Garam Tambak Garam | Jumlah total garam yang dihasilkan oleh petani garam rakyat dalam periode tertentu. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | 24110262 | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan." | Kelautan |
| 07.03.006 |
|
| Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong) | Total volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencakup komoditas seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode... | ton | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi/Nasional | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. | Kehutanan | |
| 02.03.017 |
|
| Jumlah Produksi Jagung | Jumlah Produksi Jagung mengacu pada total volume jagung yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produksi jagung ini biasanya diukur dalam bentuk jagung pipilan kering dengan... | juta ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi Jagung | Pertanian | |
| 02.04.002 |
|
| Jumlah Produksi Kakao | Banyaknya hasil dari setiap tanaman kakao menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kakao kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000647 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao | Perkebunan | |
| 02.04.003 |
|
| Jumlah Produksi Karet | Banyaknya hasil dari setiap tanaman Karet menurut wujud produksi (hasil) yaitu karet kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000648 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet | Perkebunan | |
| 02.03.018 |
|
| Jumlah Produksi Kedelai | Banyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000641 - Jumlah Produksi Kedelai | Pertanian | |
| 02.04.004 |
|
| Jumlah Produksi Kelapa | Banyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa menurut wujud produksi (hasil) yaitu kopra yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | "Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional. Indikator SIPD: 000646 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa" | Perkebunan | |
| 02.04.005 |
|
| Jumlah Produksi Kelapa Sawit | Banyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa sawit menurut wujud produksi (hasil) yaitu CPO dan PKO yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat), untuk PKO hanya data level nasional | TAHUNAN | Perkebunan | ||
| 07.02.0084 |
|
| Jumlah Produksi Kilang Minyak | Jumlah produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas Bumi | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 02.04.006 |
|
| Jumlah Produksi Kopi | Banyaknya hasil dari setiap tanaman kopi menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kopi kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000645 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi | Perkebunan |
Showing 1,201-1,250 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183581 | 01.02.009 |
|
| Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Direktorat Hukum Perjanjian Kewilayahan | Indeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan titik awal/titik realisasi/titik target mistar Perjanjian Internasional dan angka bobot... | nilai | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183582 | 07.05.0010 |
|
| Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan Hidup | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor | IKPLH adalah indeks yang mengukur kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi kapasitas lingkungan untuk masa depan. | nilai indeks tanpa satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183583 | 03.07.005 |
|
| Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (IKEK) adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang keluarga memenuhi dimensi penghasilan dan dimensi tabungan. | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183584 | 09.01.002 |
|
| Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat..... | Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan (ketaatan dan penyimpangan) etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di seluruh provinsi dan... | - | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | |
| 183585 | 05.01.0002 |
|
| Indeks Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HUKUM | Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional | Skor/Nilai skala yang diukur melalui survey terkait untuk Menilai sejauh mana lembaga hukum dan pemerintah mematuhi norma dan prosedur hukum yang berlaku. Mengukur sejauh mana lembaga hukum,... | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183586 | 05.01.0003 |
|
| Indeks Kepatuhan Hukum Masyarakat | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HUKUM | Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional | Skor/Nilai skala yang diukur melalui survey untuk Mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari hak dan kewajiban hukum mereka, Mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi norma dan peraturan... | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183587 | 02.03.002 |
|
| Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Pangan dan Pertanian | KEMENTERIAN PERTANIAN | Direktorat..... | Indeks ini mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha pertanian terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan untuk praktik budi daya pertanian berkelanjutan. Kepatuhan ini mencakup penerapan teknik... | - | - | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA | ||
| 183588 |
|
| Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | DITPENDUK | yang merepresentasikan perkembangan tingkat kepedulian pemerintah dalam pembangunan kependudukan dengan memperhatikan isu-isu kependudukan yang mencakup kuantitas, kualitas, mobilitas dan... | - | - | Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183589 | 05.02.009 |
|
| Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | STAMARENA | Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat... | - | - | 1.Polda 2.Polres | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 183590 | 08.01.002 |
|
| Indeks Kepuasan Layanan KUA | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN AGAMA | Ditjen. BMBPSDM | Indeks Kepuasan Layanan KUA (Kantor Urusan Agama) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pelayanan... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | TERSEDIA |
Showing 241-250 of 4,146 items.