Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0075
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positifDefinisi: Jumlah total perempuan berusia 30-69 tahun yang mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0076
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimDefinisi: Jumlah total perempuan yang, melalui proses skrining, teridentifikasi memiliki lesi pra-kanker serviks.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
09.06.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya
Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan PratamaJumlah pegawai perempuan yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan eselon II di instansi pemerintahan.OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
06.01.0079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi
Jumlah perguruan tinggi terakreditasiJumlah perguruan tinggi yang telah memperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0080
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 1000Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 601 hingga 1000 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 300Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 1 hingga 300 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 600Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 301 hingga 600 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000THE Impact SDGs merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menentukan peringkat perguruan tinggi di tingkat global. THE Impact SDGs mengukur kinerja perguruan tinggi terhadap masing-masing...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannyaMengukur jumlah perguruan tinggi (khususnya PTN-BH) yang telah dipetakan atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria keunggulan seperti akreditasi, klasterisasi, bidang riset, pendidikan vokasi, atau...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
07.05.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
Jumlah Perizinan yang DiterbitkanTotal izin yang telah disetujui dan diterbitkan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan regulasi lingkungan hidup dan SDA berkelanjutanDokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perjalanan Kereta Api
Jumlah Perjalanan Kereta ApiJumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun.juta perjalananKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
01.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Perjanjian Internasional yang Diratifikasi IndonesiaJumlah keseluruhan perjanjian internasional yang telah diselesaikan proses ratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia, dibuktikan melalui pengundangan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden,...JumlahKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0204
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara diberhentikan (SKP2)Mekanisme kejaksaan untuk menghentikan penuntutan perkaraJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.03.0032
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstusi berdasarkan Alat Kelengkapan DewanData ini mencerminkan jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian Undang-undang yang telah dilakukan analisa dan pengelompokan berdasarkan Alat...PerkaraDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
05.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor NarkotikaJumlah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah jumlah berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sudah dinyatakan lengkap oleh...berkas perkaraBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKesehatan
05.01.0203
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah perkara yang diajukan kasasi (P-47)Perkara yang diajukan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umumJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0035
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan (JPLSLG)Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan...PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
05.01.0202
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui denda damaiPenghentian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan membayar denda yang disepakati antara Kejaksaan dan tersangka,Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0201
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui diskresi penuntutanKewenangan jaksa (dominus litis) untuk memutuskan tindakan hukum terbaik, melanjutkan, menghentikan, atau mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas, kepentingan umum, keadilan, dan...Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0200
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui mediasi penalProses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui musyawarah antara pelaku dan korban, seringkali melibatkan mediator, untuk mencapai keadilan restoratif (restorative justice)Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0036
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah perkara yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara (JPLPBP)Jumlah perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara di pengadilan.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
05.01.0037
    • DP 2024
  1. Indeks Penegakan Hukum
Jumlah permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolakJumlah permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolak IndonesiaPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-StatusTAHUNANHukum
05.01.0145
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Permintaan Informasi Keuangan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Banyaknya dokumen permintaan informasi keuangan mencakup transaksi dan harta kekayaan yang disampaikan kepada Pihak Pelapor Bank/Non Bank/ Regulator/ Instansi lainnya dalam pelaksanaan fungsi...DokumenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Tujuan Permintaan Informasi Transaksi KeuanganBULANANHukum
05.01.0038
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi (JBHL)Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan (litigasi) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0039
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi (JBHNL)Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar peradilan (nonlitigasi) dalam kurun waktu 12 bulan...PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0040
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Desain IndustriBanyaknya pengajuan permohonan Desain Industri pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikanJumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berhasil dilaksanakan oleh pengadilan dalam periode tertentu.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
05.01.0042
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Hak CiptaBanyaknya pengajuan pencatatan Hak Cipta pada lembar negaraPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0043
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Merek berdasarkan KelasBanyaknya permohonan pengajuan Merek UMKM dan Non UMKM berdasarkan klasifikasi sistem kelas barang/jasa (NICE Clasification) pada layanan aplikasi DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0044
    • DP 2023
  1. -
Jumlah permohonan Paten Berdasarkan Jenis Permohonan (Paten/Paten Sederhana)Banyaknya jumlah permohonan Paten berdasarkan Jenis permohonan (Paten/Paten Sederhana) pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenBULANANHukum
05.01.0045
    • DP 2024
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestikBanyaknya permohonan jenis paten dan paten sederhanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam negeri yang telah memenuhi syarat administrasi formalitas, yaitu surat permohonan, judul invensi, deskripsi...Permohonan/DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK29010008TerbukaWilayahTAHUNANHukum
05.01.0199
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Permohonan Pendaftaran Kekayaan IntelektualJumlah penggabungan data pendaftaran kekayaan intelektual secara keseluruhan selama tahun 2021-2025JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
Jumlah Permohonan Perizinan yang DiajukanTotal permohonan izin yang masuk dalam periode tertentuDokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
06.05.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games
Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang ASEAN Para GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliDUA TAHUNANOlahraga
06.05.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Games
Jumlah perolehan medali pada Asian GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Cabang Olahraga; Jenis MedaliEMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games
Jumlah perolehan medali pada Asian Para GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian Para GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliEMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games
Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic GamesHasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliEMPAT TAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
01.02.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan IndonesiaJumlah pertemuan multilateral di mana Indonesia berperan sebagai pemimpin, seperti chair, co-chair, host, co-host, atau member of bureau.​pertemuanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh IndonesiaTotal pertemuan multilateral yang telah disepakati akan dipimpin oleh Indonesia dalam periode tertentu.pertemuanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0146
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pertukaran Informasi Transaksi Keuangan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Banyaknya dokumen pertukaran informasi transaksi keuangan berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan financial intelligence unit negara lain dalam pelaksanaan fungsi analisis dan...DokumenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Pertukaran Informasi Transaksi KeuanganBULANANHukum
02.09.0060
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Pertumbuhan Koperasi AktifPertumbuhan jumlah koperasi aktif dalam suatu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan selisih jumlah koperasi aktif pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnyaUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKoperasi
02.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan...perusahaanKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau
Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijauPerusahaan yang memiliki standar industri yang terkait dengan efisiensi bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang...perusahaanKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
06.02.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan peraturan...perusahaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiSEMESTERANKetenagakerjaan
04.01.0077
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standarJumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang telah menerapkan program kesehatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.​jumlah tempat kerja​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.04.0005
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers
  2. Persentase Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik
Jumlah Perusahaan Pers TerverifikasiJumlah Perusahaan Pers yang terverifikasi merupakan jumlah Perusahaan Pers yang telah memenuhi standar perusahaan pers dengan memberikan dokumen-dokumen persyaratan yang sesuai serta telah...Jumlah Perusahaan PersKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKomunikasi
04.01.0078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Jumlah perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan PuskesmasJumlah keseluruhan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang terdaftar sebagai tempat kerja formal.​jumlah tempat kerja​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma KetenagakerjaanBanyaknya perusahaan yg melaksanakan Self-Assesment Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan melalui Fitur Norma100.perusahaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
07.05.038
    • SDGs
  1. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang...UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; SektorTAHUNANIndikator SIPD: 000259 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.Lingkungan Hidup
09.03.0033
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jenis kepesertaanJumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan segmen kepesertaan adalah data yang mencatat total individu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, diklasifikasikan menurut segmen...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANInformasi
Showing 1,151-1,200 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18357109.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber
Indeks Keamanan dan Ketahanan SiberPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN SIBER DAN SANDI NEGARABiro Perencanaan dan KeuanganIndeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
18357205.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASTAMAOPSIndeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.persen-Polres JajaranTAHUNANKeamananTERSEDIA
18357305.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIADirektorat KebijakanIndeks gabungan situasi keamanan laut di Indonesiakegiatan-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
183574
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Keamanan Manajemen Sistem InformasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi Informasi----TAHUNANKependudukanTERSEDIA
18357502.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Indeks Keamanan Pangan SegarPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PANGAN NASIONALDirektorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu PanganSkor komposit yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya SDM dan kelembagaan, pelaksanaan...Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanianTERSEDIA
18357602.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Indeks Keberdayaan KonsumenPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERDAGANGANDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMENIndeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)...--TAHUNANPerdaganganTERSEDIA
18357705.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kelembagaan Hukum
Indeks Kelembagaan HukumPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMPusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum NasionalIndeks Kelembagaan hukum adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas. Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam variabel dan...Indeks-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
183578
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Darat NegaraNon PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Pertahanan dan KeamananKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Hukum Perjanjian KewilayahanNilai yang Mengukur Jumlah kesepakatan hasil perundingan atau laporan hasil survei lapangan yang dilaksanakan dengan negara-negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia.Nilai-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
18357901.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Administrasi KewilayahanJumlah kesepakatan hasil-hasil perundingan/perjanjian bilateral maupun laporan hasil survey lapangan yang dilaksanakan dengan negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia. Indikator KP...Total-NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18358001.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Hubungan Luar NegeriKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Hukum Perjanjian KewilayahanIndeks merupakan indeks komposit dari Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Negara dan Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara guna mencerminkan...Nilai-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
Showing 231-240 of 4,146 items.