Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.01.0142
    • DP 2023
  1. -
Jumlah pengesahan Yayasan yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiBanyaknya total keseluruhan badan hukum yayasan yang merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020002Terbukaprovinsi, belum bubar, telah bubarBULANANHukum
09.03.0030
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet
Jumlah Pengguna InternetJumlah individu yang telah mengakses internet dalam periode tertentuJiwaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000336 - Persentase pengguna internetInformasi
09.03.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah pengguna layanan aplikasi perizinan online siCANTIK CloudJumlah Instansi (K/L/D) dan pemohon yang menggunakan layanan Aplikasi Perizinan Online siCANTIK Cloud dalam memproses perizinan non berusaha dan non perizinan secara onlineJumlah Pengguna (Instansi K/L/D) dan pemohonKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANInformasi
09.01.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Pengguna yang memanfaatkan data Kependudukan 2023-2025individu, instansi, atau lembaga yang menggunakan data kependudukan (seperti NIK, KK, alamat, status perkawinan, dll.) untuk keperluan administratif, perencanaan, pelayanan publik, atau analisis...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
05.01.0029
    • DP 2023
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis peraturanMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANData hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiHukum
05.01.0030
    • DP 2023
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan tahunMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANdata hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiHukum
07.05.0032
    • SDGs
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline
Jumlah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun BerjalanJumlah merkuri yang berhasil dikurangi atau dihapuskan dalam satu tahun tertentutonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuriLingkungan Hidup
02.09.0061
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Pengurus KoperasiTotal individu yang merupakan anggota koperasi yang berhak dipilih melalui Rapat Anggota dan ditetapkan dalam struktur organisasi koperasi sebagai pengurusorangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
07.02.0110
    • Perpres 117/2021
  1. -
Jumlah Penjualan Bahan Bakar Minyak DomestikJumlah penjualan bahan bakar minyak tiap jenis di dalam negeriKilo LiterKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuhkan data daerahEnergi
07.01.0016
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Jumlah Penjualan BatubaraKegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan BatubaraTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANSetiap BU perlu memberikan informasi penjualanPertambangan
07.02.0087
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Penjualan ListrikJumlah energi listrik terjual dengan pembagian kelompok pelanggan : rumah tangga, komersial, industri, penerangan jalan, sosial, pemerintah, transportasiGWhKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANBadan usaha di daerah agar melaporkan jumlah penjualannyaEnergi
07.02.0086
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Penjualan LPGBanyaknya LPG yang dijual di dalam negeri dan di luar negeriTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLaporan dari tingkat daerah diperlukanEnergi
03.03.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api
Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Apijumlah penumpang angkutan penumpang dari moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya.juta orangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang angkutan Laut nonkomersil
Jumlah Penumpang Angkutan Laut non KomersilJumlah penumpang yang diangkut melalui Layanan angkutan laut perintisRibu OrangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan
Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan Kota Metropolitan yang DIlayani BTSJumlah penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di Metropolitan Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Banjarmasin pada periode layanan dengan skema BTS yang dibiayai oleh APBNjuta orangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0024
    • SDGs
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Jumlah Penumpang Transportasi UmumJumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.OrangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTransportasi
07.05.0033
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon
Jumlah Penurunan Konsumsi Perusak Ozon (JKPO)Jumlah penurunan dalam konsumsi bahan perusak ozon (terutama HFC) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengacu pada tujuan pengurangan yang ditetapkan dalam kebijakan...ton (metrik ton)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Jenis SenyawaTAHUNANIndikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baselineLingkungan Hidup
02.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
06.02.067
    • IUP
  1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaanBanyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANData Ini Merupakan Indikator Utama PembangunanKetenagakerjaan
09.03.0031
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih sekolahData ini mencerminkan jumlah penyandang disabilitas usia sekolah (kelompok usia 5–19 tahun) yang aktif mengikuti pendidikan formal, baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif (umum...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
03.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)
Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, vertikal, dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat...unit per tahunKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
05.01.0143
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)Banyaknya kegiatan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak...PelatihanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Pemangku KepentinganBULANANHukum
09.03.023
    • SDGs
  1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi NonlitigasiKonsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi...kasusKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK10810032TerbukaJenis SengketaTAHUNANIndikator SIPD: 000327 - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasiInformasi
01.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang DibutuhkanTotal kebutuhan peralatan dan sarana prasarana yang ditetapkan berdasarkan standar operasi, kebutuhan ideal, atau rencana strategis untuk menjalankan seluruh fungsi hidro-oseanografi secara efektif....UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang TersediaTotal peralatan dan sarana prasarana hidro-oseanografi yang dimiliki dan dalam kondisi siap pakai (operasional) untuk mendukung kegiatan seperti survei, pemetaan dasar laut, arus, kedalaman, dan...UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
03.05.0053
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • UU 7/1984
    • Perpres 186/2024
  1. -
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Provinsi/Kabupaten/DesaJumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa Jabatan: Sekretaris/Kaur/KadusOrangKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.05.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan
Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan- Merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan/tata Kelola KPBU. - Regulasi di tingkat teknis dibedakan menjadi KPBU reguler dan KPBU IKN. - KPBU reguler didasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala...PeraturanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
05.01.0031
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status berita negaraMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
05.01.0032
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
02.11.0018
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku dari Tahun 19451. Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status berita negara PeraturanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0033
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status berita negaraMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
05.01.0034
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
02.11.0019
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku dari Tahun 19451. Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status berita negara PeraturanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.03.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani
Jumlah Perbaikan Lokasi Rawan KecelakaanUpaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah rawan kecelakaan, seperti perbaikan infrastruktur, pemasangan rambu, atau perubahan desain jalanjumlah lokasi yang telah ditanganiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0167
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Keberangkatan Warga Negara AsingJumlah Warga Negara Asing yang keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0166
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Keberangkatan Warga Negara IndonesiaJumlah Warga Negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0165
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Kedatangan Warga Negara AsingJumlah Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0164
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Kedatangan Warga Negara IndonesiaJumlah Warga Negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
06.02.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan Perempuan
Jumlah Perempuan Berusaha Dibantu Buruh TetapPenduduk perempuan yang bekerja dengan status berusaha dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap atau buruh dibayar.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
03.07.0024
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR)
Jumlah Perempuan dalam Kelompok UmurJumlah perempuan dalam kelompok umur tertentu pada pertengahan periode pengamatanOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKependudukan
04.01.0073
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokolDefinisi: Jumlah perempuan yang telah terdiagnosis dengan lesi pra-kanker serviks melalui skrining dan menerima pengobatan atau intervensi sesuai dengan protokol medis yang berlaku.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.02.0036
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Jumlah Perempuan di Posisi Manajerial (JPMP)Jumlah individu perempuan yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 (kode 11 hingga 14) dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Ketenagakerjaan
04.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPAJumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan dalam SIMFONI PPAOrangKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
10.01.0003
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif
Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK33210012TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).Kebijakan Pemerintah
04.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)
Jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaJumlah total perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun pada titik tengah periode waktu yang ditentukanOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000125 - Total Fertility Rate (TFR). 000517 - TFR (Angka Kelahiran Total) 000695 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 TahunPemberdayaan Perempuan
04.01.0074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolDefinisi: Jumlah perempuan berusia 30-69 tahun yang setelah mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV, menjalani tindak lanjut sesuai protokol, seperti pemeriksaan IVA, kolposkopi, atau tes PAP...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
Showing 1,101-1,150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18356105.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian UangPrioritasSTATISTIKIndikatorPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPTAngka yang menyatakan tingkat keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan memberikan gambaran komprehensif terkait...Indeks-Wilayah Administrasi: NasionalTIGA TAHUNANHukumTERSEDIA
18356207.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ekonomi Hijau
Indeks Ekonomi HijauPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupEkonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan...--Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18356305.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Indeks Hak Asasi ManusiaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIADirektorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAMIndeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Adapun norma dan prinsip hak asasi...nilai-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
18356402.02.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
Indeks Harga KonsumenPrioritasSTATISTIKVariabel27010028BADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK HARGAIndeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun...IndeksTerbukaNasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANPerdaganganTERSEDIA
183565
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Indeks Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PARIWISATABiro Sumber Daya Manusia dan OrganisasiPengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan...--TAHUNANKebijakan PemerintahTERSEDIA
183566
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/ MII)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINMethod Information Index (MII) atau Indeks Informasi Metode KB adalah indeks yang mengukur tingkat informasi yang dimiliki akseptor Keluarga Berencana mengenai metode kontrasepsi, khususnya terkait...--Nasional ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
18356709.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
    • UU 23/2014
  1. -
Indeks Inovasi Daerah 2022-2025PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negerialat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di IndonesiaIndeks-SEMESTERANDalam NegeriTERSEDIA
18356804.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Input Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NARKOTIKA NASIONALPusat Penelitian, Data, dan InformasiMengukur ketersediaan sumber daya yang mendukung program P4GN, seperti anggaran, personel, dan infrastrukturskor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
18356905.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Hukum
Indeks Integritas HakimPrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIABiro Perencanaan dan Kepatuhan InternalIndeks Integritas Hakim adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.Indeks-Wilayah, Provinsi, NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18357009.06.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Integritas Nasional
Indeks Integritas NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIDirektorat.....Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau...nilai-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
Showing 221-230 of 4,146 items.