Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.02.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk ber-SNI
Jumlah penerap SNI wajib lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)Banyaknya pelaku usaha atau entitas yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).produkKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Produk; Wilayah TertentuTAHUNANPerdagangan
06.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi
Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksia. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau sistem biologi untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mencakup berbagai...produkBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANProgram: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
03.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo
Jumlah Penerbangan pada Program Jembatan UdaraJumlah penerbangan pada pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik...penerbanganKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00701TerbukaBandar Udara; NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. On Time Performance Penerbangan
Jumlah Penerbangan Tepat WaktuJumlah penerbangan yang berangkat atau tiba sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.​penerbanganKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0174
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Baru Berdasarkan Jenis KelaminJumlah penerbitan paspor baru yang di seleksi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh suatu Kantor Imigrasi/Perwakilan RIBukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Kantor Wilayah, Jenis KelaminBULANANHukum
05.01.0173
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Baru Berdasarkan Jenis PasporJumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi atau perwakilan RI bagi WNI yang belum pernah memiliki paspor dan dikelompokkan berdasarkan jenis paspor.BukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Jenis Paspor, Kantor WilayahBULANANHukum
05.01.0172
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Baru Berdasarkan TujuanJumlah penerbitan paspor baru yang diterbitkan oleh kantor imigrasi atau perwakilan RI di luar negeri berdasarkan tujuan bekerja, belajar, berkunjung, berobat, haji, ibadah, menetap di LN, TKI,...BukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Kantor Wilayah, TujuanBULANANHukum
05.01.0171
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Berdasarkan Kelompok UsiaJumlah penerbitan paspor RI oleh Kantor Imigrasi/Perwakilan RI yang dikelompokkan berdasarkan kelompok usia pemohon paspor BukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-kelompok Usia, Kantor WilayahBULANANHukum
05.01.0170
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Penggantian Berdasarkan Jenis KelaminJumlah penerbitan paspor penggantian yang di seleksi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh suatu Kantor Imigrasi/Perwakilan RIBukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Kantor Wilayah, Jenis KelaminBULANANHukum
05.01.0169
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Penggantian Berdasarkan Jenis paspor dan Alasan PenggantianJumlah paspor pengganti yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi/Kanor Perwakilan RI sebagai pengganti paspor sebelumnya, dikelompokkan berdasarkan jenis paspor dan alasan penggantian pasporBukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Jenis Paspor, Alasan penggantian, Kantor WilayahBULANANHukum
05.01.0168
    • Renstra Kemenimipas
  1. Indeks Budaya Hukum
Jumlah Penerbitan Paspor Penggantian Berdasarkan TujuanJumlah penerbitan paspor penggantian yang diterbitkan oleh kantor imigrasi atau perwakilan RI di luar negeri berdasarkan tujuan bekerja, belajar, berkunjung, berobat, haji, ibadah, menetap di LN,...BukuKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Kantor Wilayah, TujuanBULANANHukum
02.03.0016
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Jumlah Penerbitan Registrasi Rumah Pengemasan (Packing House)Banyaknya rumah pengemasan yang menghasilkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan...SertifikatBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
02.03.0017
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Jumlah Penerbitan Sertifikasi PrimaBanyaknya unit usaha budidaya yang memenuhi persyaratan aman, bermutu dan atau ramah lingkungan yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi atau Pusat.SertifikatBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
02.03.0018
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (Health Certificate)Banyaknya Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan nomor izin dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi (bagi...SertifikatBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
09.01.0042
    • Peraturan BKN 5/2019
  1. -
Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan berdasarkan BulanJumlah penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan yang diajukan oleh pegawai Kementerian Dalam Negeri tiap bulan.Surat Keterangan Bebas TemuanKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam NegeriSEMESTERANDalam Negeri
05.01.0023
    • DP 2024
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Bantuan HukumMerupakan Data Jenis Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang telah diberikan oleh Pemberi Bantuan HukumOrangKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810031TerbukaTahunTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
04.02.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan
Jumlah penerima manfaat dana sosial keagamaan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikanDefinisi: Jumlah individu yang termasuk kategori miskin dan menerima bantuan dari dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.​OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
04.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan
Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawanJumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan per tahun anggaran Definisi berdasarkan ICLS 17 Pekerja di sektor formal didefinisikan sebagai (1)...jiwa per tahunKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 06.03-Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif. Kegiatan: 06.03.02-Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional). Deskripsi: Indonesia masih menghadapi tantangan penurunan kemiskinan dan tingginya ketergantungan kelompok miskin serta rentan pada bansos/subsidi. Diperlukan exit strategy melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan lewat peningkatan kemampuan bekerja dan berwirausaha. Saat ini program pemberdayaan lintas K/L belum terintegrasi sehingga dampaknya terbatas; pada 2023, meski 20,87% penduduk miskin dan rentan mengakses pendanaan usaha, hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya secara produktif. Karena mayoritas bekerja di sektor informal berproduktivitas rendah, dukungan yang mendesak mencakup keperantaraan pasar serta pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan pasar. Sasaran: meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif.Sosial
04.01.0067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolahDefinisi: Jumlah anak berusia di bawah 6 tahun yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining pertumbuhan, perkembangan, mata, telinga, gigi, tuberkulosis, serta skrining...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
04.01.0068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk per kelompok bayi baru lahirDefinisi: Jumlah bayi usia 0–28 hari yang mendapatkan setidaknya dua jenis pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengukuran berat badan, pemeriksaan fisik bayi baru lahir (PJBK), dan pengambilan...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
04.01.0069
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahunDefinisi: Jumlah individu berusia 15 hingga 59 tahun yang mendapatkan layanan skrining gratis untuk diabetes melitus dan hipertensi.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
04.01.0070
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampaiDefinisi: Jumlah anak dan remaja berusia 7 hingga kurang dari 18 tahun yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis di institusi pendidikan, mencakup skrining telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa,...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
04.01.0071
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahunDefinisi: Jumlah individu berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan layanan skrining kesehatan gratis sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah disebutkan.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.Kesehatan
06.03.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN
Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRINIndikator ini mengacu pada total pendapatan yang diperoleh BRIN dari hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dihasilkan. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai...miliar rupiahBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.02.0009
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Jumlah Penerimaan HibahPenerimaan negara yang berasal dari pemberi hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikatrupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000329 - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.Keuangan
09.06.0101
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan MasyarakatJumlah penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui di media penerimaanLaporanKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-Jenis media penerimaan laporan dan pengaduan masyarakatBULANANAparatur Negara
05.01.0135
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Biasa, Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai, dan Pembawaan Uang Tunai MencurigakanBanyaknya laporan yang diterima PPATK terkait Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro ke dalam atau ke luar...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Lokasi Pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran LainBULANANHukum
05.01.0136
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi (LPT )Banyaknya dokumen berita acara yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan terkait tindakan untuk tidak melaksanakan transaksi...DokumenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok IndustriBULANANHukum
05.01.0137
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ)Banyaknya laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) terkait transaksi yang dilakukan dengan Pengguna...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok Industri Pihak PelaporBULANANHukum
05.01.0138
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)Banyaknya transaksi keuangan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur mencurigakan yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Kelompok Industri; Jenis Tindak Pidana Asal; ProvinsiBULANANHukum
05.01.0139
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)Banyaknya transaksi pemindahan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Transaksi; Asal/Tujuan Transaksi; Kelompok IndustriBULANANHukum
05.01.0140
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)Banyaknya laporan yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari Pihak Pelapor terkait Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Transaksi Keuangan Tunai; Kelompok IndustriBULANANHukum
09.02.0010
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Pendapatan negara yang diperoleh dari sumber selain pajak, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, layanan pemerintah, dan pendapatan lainnya yang sahrupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000329 - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.Keuangan
06.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi
Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasiIndikator ini mengacu pada total pendapatan yang dihasilkan oleh STP dari aktivitas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai...miliar rupiahKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
09.01.0043
    • Permendagri 8/2023
  1. -
Jumlah Pengaduan MasyarakatJumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal.PengaduanKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
05.01.0141
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATKBanyaknya laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Media penyampaian aduan; Jenis pelaporBULANANHukum
05.01.0024
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Pengajuan Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduBanyaknya permohonan pengajuan dokmen Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenBULANANHukum
05.01.0025
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Pengajuan Indikasi Geografis (IG) dari tiap Propinsi/DaerahBanyaknya jumlah pengajuan permohonan Indikasi Geografis dari tiap Provinsi/Daerah pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTRIWULANANHukum
05.01.0026
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Pengajuan Rahasia Dagang (Domestik)Banyaknya permohonan pengajuan Rahasia Dagang dalam negeri pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Surat PencatatanTAHUNANHukum
06.02.0034
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Jumlah PengangguranJumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10210032TerbukaNasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 15a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indikator SIPD: 000032 - Tingkat Pengangguran Terbuka 000188 - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 000541 - Angka PengangguranKetenagakerjaan
02.09.0062
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Pengawas KoperasiTotal individu yang merupakan anggota koperasi yang berhak dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Anggota sebagai pengawas koperasiOrangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
10.04.0027
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah MPRBanyak aspirasi masyarakat dan daerah yang dikumpulkan oleh Anggota MPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk menyerap, mengelola, dan menindaklanjuti masukan dari rakyatnyabuahMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
02.03.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras
Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan BerasJumlah total cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui penugasan Perum BULOG untuk menjamin ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak harga, kekurangan pangan, serta penanggulangan...tonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
04.01.0072
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik
Jumlah pengeluaran kesehatan sektor publik tahun sebelumnyaDefinisi: Total pengeluaran yang dialokasikan oleh sektor publik untuk kesehatan pada tahun sebelumnya.​rupiahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKesehatan
03.03.033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan
Jumlah Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal PerkotaanIndikator ini menjelaskan banyaknya kota yang sistem angkutan umum massalnya (berbasis rel dan jalan) dikembangkan (termasuk pada aspek perencanaan dan pembangunan)kotaKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
05.02.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Pengendalian Kejahatan LautFrekuensi kejahatan TnC, perampokan, penggunaan senjatakasusBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
05.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Pengendalian Pelanggaran LautPengendalian Angka Pelanggaran Kapal Ikan Nasional yang Ditangkap: Memantau jumlah kapal ikan domestik yang melanggar peraturan. Pengendalian Angka Pelanggaran Kapal Ikan Asing yang Ditangkap:...kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Ilegal fishing 15 kasus Minerba 4 kasus Palsu dok 5 kasus PPMI 7 kasus Handak 7 kasus Karantina 2 kasus Ilegal logging 2 kasus Cukai 1 kasus KSDA 1 kasusTAHUNANKeamanan
07.05.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Pengendalian Pencemaran LautPengendalian Angka Insiden Pencemaran dan Perusakan dari Kapal: Mengukur frekuensi insiden pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Pengendalian Angka Insiden Pencemaran dari Pertambangan Minyak dan...kasusKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONALTAHUNANLingkungan Hidup
05.01.0027
    • DP 2023
  1. -
Jumlah pengesahan Perseroan TerbatasBanyaknya total keseluruhan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020002Terbukaprovinsi, belum bubar, telah bubarTAHUNANHukum
05.01.0028
    • DP 2023
  1. -
Jumlah pengesahan Yayasan (sampai sudah SK)Banyaknya total keseluruhan badan hukum yayasan yang merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020002Terbukabelum bubar, telah bubarTAHUNANHukum
Showing 1,051-1,100 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18355107.05.002
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Daftar Merah/ Red-list Index
Indeks Daftar Merah/ Red-list IndexPrioritasSTATISTIKIndikator31010016Direktorat Lingkungan HidupKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat.....Indeks Daftar Merah (Red List Index/RLI) dikembangkan untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies dan memberikan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melacak kemajuan...-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Jenis SatwaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18355207.05.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan HidupPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan SektorIndeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana kapasitas lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan tanpa...nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18355309.05.019
    • Renja BRIN 2026
  1. -
Indeks Daya Saing DaerahPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di...--Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
18355409.07.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)PrioritasSTATISTIKIndikator11010012KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANDeputi Bidang Koordinasi Politik Dalam NegeriIDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat...nilaiTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesekretariatan NegaraTERSEDIA
18355503.05.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
indeks desaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan- Skor Indeks Desa Membangun - Skor Dimensi Indeks Kualitas Sosial - Skor Dimensi Indeks Kualitas Ekonomi - Skor Dimensi Indeks Kualitas Lingkunganskor-Per sub dimensi per desa per tahunTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18355601.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndeks Diplomasi Pelindungan WNI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI melalui partisipasi aktif atau penyampaian rekomendasi di tingkat bilateral,...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18355702.02.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Indeks diversifikasi eksporPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan InvestasiIndeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis...--Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
18355801.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi
Indeks Efektivitas Diplomasi EkonomiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIBiro Perencanaan dan OrganisasiEfektivitas diplomasi ekonomi adalah pengukuran kinerja diplomasi ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh...nilai-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18355910.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/JasaPrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKANAngka yang menunjukkan seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.--NasionalTAHUNANKebijakan PemerintahTERSEDIA
18356009.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor KeuanganKEMENTERIAN KEUANGANDirektorat.....Peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better) adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna dan diarahkan untuk...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
Showing 211-220 of 4,146 items.