(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.0106 |
|
| Jumlah PDB Usaha Mikro dan Jumlah PDB Nasional harga berlaku | PDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0105 |
|
| Jumlah PDB Usaha Mikro dan Jumlah PDB Nasional harga konstan | PDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 09.03.0025 |
|
| Jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golongan | Data ini menunjukkan jumlah dan perubahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diklasifikasikan berdasarkan golongan kepangkatan. | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0026 |
|
| jumlah pegawai PNS dan PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, usia dan masa kerja | Data ini memetakan jumlah PNS dan PPPK—yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0027 |
|
| jumlah pegawai PNS di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan struktural | Data ini menguraikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural (eselon) dan jabatan fungsional/admistratif | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0028 |
|
| jumlah pegawai PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golongan | Data ini mencakup jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—yang bukan ASN PNS— di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, diklasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan... | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.01.0041 |
|
| Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. | Orang | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 04.03.0059 |
|
| Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan Daerah | Jumlah pejabat tinggi madya dan pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/Kota | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 04.03.0060 |
|
| Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan Daerah | Jumlah dan persentase pejabat pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/Kota | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 06.02.0015 |
|
| Jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah atau tinggi (Numerator) | Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MAK) atau pendidikan tinggi (Diploma I/II/III, Diploma IV, S1, S2, S3) dan bekerja di bidang yang... | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0016 |
|
| Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum | Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang... | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0017 |
|
| Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan | Jumlah keseluruhan PMI yang ditempatkan di luar negeri dalam periode tertentu | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.014 |
|
| Jumlah Pekerja pada Sektor Ekonomi Kreatif | Banyaknya orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. | orang | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | 23010087 | Terbatas | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000813 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif | Ketenagakerjaan |
| 06.02.0018 |
|
| Jumlah Pekerja Radiasi | Setiap orang yang bekerja dengan Sumber Radiasi Pengion dan diperkirakan dapat menerima dosis tahunan melebihi Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk... | Pekerja | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Keahlian | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0019 |
|
| Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun Anggaran | Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKB) | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0020 |
|
| Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per Tahun Anggaran | Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK) per tahun... | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0021 |
|
| Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Struktur Skala Upah per Tahun Anggaran | Jumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SSU) | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.013 |
|
| Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial | Penerapan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau... | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TRIWULANAN | Indikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Ketenagakerjaan | |
| 03.03.014 |
|
| Jumlah Pelabuhan Penyeberangan | Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat... | pelabuhan | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000207 - Jumlah pelabuhan penyeberangan | Transportasi | |
| 03.03.015 |
|
| Jumlah Pelabuhan Utama yang Memenuhi Standar | jumlah pelabuhan utama yang telah memenuhi standar pelayanan dan operasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitas dan... | pelabuhan | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 02.10.0104 |
|
| Jumlah Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah Usaha | Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0103 |
|
| Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan dan jumlah angkatan kerja | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0102 |
|
| Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan dan jumlah pelaku usaha dibantu buruh | Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh mengukur seberapa besar pelaku usaha dari populasi angkatan kerja yang sudah berkembang dan mampu membayar pekerja untuk... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0101 |
|
| Jumlah pelaku usaha kecil berdasarkan jenis kelamin | Jumlah pelaku usaha kecil yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0100 |
|
| Jumlah pelaku usaha menengah berdasarkan jenis kelamin | Jumlah pelaku usaha menengah yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0099 |
|
| Jumlah pelaku usaha mikro berdasarkan jenis kelamin | Jumlah pelaku usaha mikro yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0098 |
|
| Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jenis kelamin | Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.02.006 |
|
| Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor | Merupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor yang tercatat dalam sistem Bea Cukai. | pelaku usaha (kumulatif) | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 07.04.0009 |
|
| Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh (KPU) | Jumlah pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perizinan, pelaporan, dan standar operasional. Pelaku... | Orang | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 02.10.0097 |
|
| Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausaha | Pertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan wirausaha dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0096 |
|
| Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausaha berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral) | Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoral | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 07.02.0089 |
|
| Jumlah Pelanggan Gas Bumi | Jumlah pelanggan yang terdaftar dan aktif menerima penyaluran gas bumi melalui jaringan gas kota dalam suatu periode tertentu | customer | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.003 |
|
| Jumlah Pelanggan Listrik | Jumlah masyarakat yang berlangganan listrik | ribu orang | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Per Golongan Tarif | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. | Energi |
| 09.03.060 |
|
| Jumlah pelanggan terlayani jaringan internet akses pita lebar (fixed broadband) | Konsep dan Definisi:Pitalebar (broadband) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses... | unit (jumlah pelanggan) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000334 - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumahTangga. | Informasi | |
| 03.03.0021 |
|
| Jumlah Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor | Total Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sesuai batas yang ditetapkan oleh peraturan (Permenhub No. 60/2019, PP... | Pelanggaran | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 01.01.0013 |
|
| Jumlah Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya | Total insiden pelanggaran yang terjadi pada tahun berjalan dan dalam periode tahun sebelumnya yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Reff:... | kasus | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 06.05.011 |
|
| Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional | Jumlah pelatih yang terlibat dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memperoleh sertifikasi kepelatihan dari badan atau organisasi olahraga internasional yang diakui. Sertifikasi... | Orang | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Cabang Olahraga | TAHUNAN | Olahraga | ||
| 06.02.0022 |
|
| Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Non-Pemerintah | Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari KP2MI melalui Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia... | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0023 |
|
| Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pemerintah | Pekerja migran yang ditempatkan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan yang berbadan hukum. | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Indikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0024 |
|
| Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Mandiri | Pekerja migran Indonesia perseorangan yang bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0025 |
|
| Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) | Pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Jabatan | BULANAN | Indikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi | Ketenagakerjaan | |
| 02.03.0012 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina hewan | Jumlah pelepasan media pembawa (hewan dan produk hewan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.05.0010 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina hewan dan produk hewan | Jumlah pelepasan media pembawa (hewan dan produk hewan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 02.06.0003 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina ikan | Jumlah pelepasan media pembawa (ikan dan produk ikan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.06.0053 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina ikan dan produk ikan | Jumlah pelepasan media pembawa (ikan dan produk ikan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.03.0013 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina tumbuhan | Jumlah pelepasan media pembawa (tumbuhan dan produk tumbuhan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.0123 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa karantina tumbuhan dan produk tumbuhan | Jumlah pelepasan media pembawa (tumbuhan dan produk tumbuhan) | jumlah unit media pembawa | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.0014 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan/ikan/tumbuhan | Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan, ikan, atau tumbuhan | kilogram | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 04.01.0261 |
|
| Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan/ikan/tumbuhan dan produknya | Jumlah kejadian/sertifikat pelepasan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia untuk media pembawa berupa produk hewan, produk ikan, dan/atau produk tumbuhan yang diperuntukkan sebagai pangan,... | kilogram | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.01.0008 |
|
| Jumlah Pemakaian Air Baku di Batam | Rasio besarnya pemakaian air baku dan Implant Loss Air Baku dari permukaan terhadap ketersediaannya dihitung dalam bentuk persentase | persen | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) | Prioritas | STATISTIK | - | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | SEMESTERAN | Indikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya | Pekerjaan Umum |
Showing 951-1,000 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183531 | 07.02.0103 |
|
| Harga Gas Kota | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Harga jual gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas kota kepada pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri dalam suatu periode tertentu | US$/MMBTU | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 183532 | 02.02.0096 |
|
| Harga Impor Batubara | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Harga pembelian satuan batubara yang diimpor ke Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat (USD) pada periode tertentu | USD | - | Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | TERSEDIA | |||
| 183533 | 09.03.0090 |
|
| Harga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30Mbps | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | harga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30Mbps | Rupiah | - | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||||
| 183534 | 07.02.0102 |
|
| Harga Listrik per Jenis Pelanggan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Tarif atau harga listrik yang dikenakan kepada pelanggan berdasarkan golongan atau jenis pelanggan tertentu dalam suatu periode tertentu. | US$/BOE | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 183535 | 07.02.0101 |
|
| Harga Listrik untuk Tranportasi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Tarif atau harga listrik yang dikenakan atas pemanfaatan tenaga listrik pada kegiatan transportasi, seperti pengisian kendaraan listrik dan sarana transportasi berbasis listrik lainnya, dalam suatu... | US$/BOE | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 183536 | 09.01.0056 |
|
| Hasil EPPD Tahun 2023-2025 | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah | Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ini adalah proses penilaian kinerja pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan... | - | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 183537 | 09.01.0036 |
|
| Hasil MCP KPK 2024-2025 | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | MCP KPK adalah Monitoring Center for Prevention yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di berbagai sektor... | Kategori MCP KPK dibagi menjadi tiga, yaitu: Merah: Nilai capaian di bawah 73%. Kuning: Nilai capaian antara 73% hingga 77,99%. Hijau: Nilai capaian di atas 78% | - | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||||
| 183538 |
|
| Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi | Kompilasi data terkait kebutuhan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan permasalahan di kawasan transmigrasi | kawasan | - | seluruh indonesia | TAHUNAN | Transmigrasi | TERSEDIA | |||
| 183539 | 03.01.0109 |
|
| IKP4 - Pencapaian target jalan nasional yang Berkeselamatan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan | Persentase panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria star rating 3 (%) | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA | ||
| 183540 | 09.02.087 |
|
| Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Ekonomi Syariah dan BUMN | Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3... | - | - | Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota | SEMESTERAN | Keuangan | TERSEDIA |
Showing 191-200 of 4,146 items.