(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.0029 |
|
| APM SD untuk Penduduk Perempuan (APMP) | Rasio jumlah penduduk perempuan usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk perempuan usia 7–12 tahun. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06.01.0030 |
|
| APM SD untuk Penduduk Perkotaan (APMu) | Rasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perkotaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perkotaan. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 09.02.003 |
|
| Aset Asuransi/PDB | Dari sisi penghitungan, aset asuransi nasional terdiri dari total aset asuransi jiwa, Aset asuransi umum, Aset reasuransi, Aset asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.004 |
|
| Aset Dana Pensiun/PDB | Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.006 |
|
| Aset Keuangan Syariah/PDB | Aset Keuangan Syariah adalah suatu kondisi yang mengambarkan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan prinsip syariah yang meliputi aset perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah.... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.007 |
|
| Aset Perbankan/PDB | Aset perbankan terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.008 |
|
| Aset Wakaf Uang/PDB | Aset wakaf uang/PDB adalah rasio yang mengukur kontribusi nilai aset wakaf uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 01.02.0001 |
|
| Asia Power Index (Diplomatic Influence) | Asia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 07.03.003 |
|
| Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Bantuan Hibah Luar Negeri Terencana untuk Sektor Kehutanan) | Dana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang... | juta rupiah | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000296 - Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor kehutanan dan konservasi sumber daya air | Kehutanan | |
| 07.05.0001 |
|
| Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologi | Jumlah limbah B3 yang ditangani menggunakan metode pengolahan tertentu, seperti termal, stabilisasi dan solidifikasi, atau metode lain sesuai perkembangan teknologi | ton | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0002 |
|
| Baseline Perusak Ozon (JBPO) | Jumlah bahan perusak ozon yang telah ditetapkan sebagai dasar (baseline) konsumsi pada suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur pengurangan konsumsi. Sebagai contoh, jika... | ton (metrik ton) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.001 |
|
| Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau... | ton | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010116 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. | Lingkungan Hidup |
| 02.01.0002 |
|
| Berat/Volume Material Daur Ulang yang Digunakan | Total berat atau volume material hasil daur ulang yang digunakan dalam proses produksi | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.0003 |
|
| Berat/Volume Total Bahan Baku yang Digunakan | Total berat atau volume semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, termasuk material primer dan sekunder | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07.02.0106 |
|
| Cadangan Gas Bumi | Perkiraan volume gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikan | BSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 07.02.0112 |
|
| Cadangan Minyak Bumi | perkiraan volume minyak bumi dan/atau gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikan. | Miliar Barrel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 05.02.003 |
|
| Cakupan Deteksi Dini Intelijen | Upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini dari segala bentuk potensi ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. | persen | BADAN INTELIJEN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Keamanan | |||
| 04.01.012 |
|
| Cakupan imunisasi bayi lengkap | Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.01.013 |
|
| Cakupan imunisasi HPV | Persentase anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.014 |
|
| Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat | Cakupan intervensi pengobatan untuk gangguan napza didefinisikan sebagai jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada... | persen | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Jenis Intervensi Pengobatan | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.01.004 |
|
| Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara | Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencakup kelengkapan fisik yang memadai dan dapat mendukung perekonomian dan perkembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dalam 5 tahun mendatang difokuskan... | persen | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.01.015 |
|
| Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar | Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas minimal 4x secara lengkap sesuai standar dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam setelah melahirkan, 1x pada hari 3-7, 1x pada hari ke 8 -28,... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.01.019 |
|
| Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah | Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dan dilaporkan diantara Perkiraan jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible) diberikan TPT. | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Berfokus pada penuntasan TBC di Indonesia—yang bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas. | Kesehatan | |
| 04.01.020 |
|
| Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | 10410015 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 3a.Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) "Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas." Indikator SIPD: 000551 - Penemuan Kasus TBC | Kesehatan |
| 04.01.021 |
|
| Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.022 |
|
| Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa | Persentase penduduk usia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, faskes swasta) atau di fasilitas pelayanan diluar sektor... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 07.05.0003 |
|
| Capaian Emisi Limbah | Emisi GRK aktual dari sektor limbah pada tahun tertentu setelah penerapan aksi mitigasi, berdasarkan hasil inventarisasi | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0272 |
|
| Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Resistan Obat | Data mengenai capaian hasil pengobatan tuberkulosis resistan obat yang memuat informasi: Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat yang dinyatakan sembuh, Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat... | Orang, persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0271 |
|
| Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Sensitif Obat | Data mengenai capaian hasil pengobatan Tuberkulosis (TBC) Sensitif Obat yang memuat informasi: Jumlah kasus tuberkulosis sensitif obat, Jumlah pasien tuberkulosis sensitif obat yang dinyatakan... | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Kesehatan | ||
| 07.05.0004 |
|
| Capaian Pengelolaan Sampah | Hasil yang dicapai dalam pengelolaan sampah, seperti volume sampah yang berhasil dikurangi, didaur ulang, atau ditangani dengan baik | tonase sampah yang dikelola dan persentase pengurangan sampah | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup | |
| 09.01.0058 |
|
| Capaian SPM Pelayanan Publik | Capaian SPM Pelayanan Publik | Persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0057 |
|
| Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemda 2022-2025 | ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) kepada setiap warga negara secara minimal. | Persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 04.01.0270 |
|
| Capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis | Data mengenai capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang memuat informasi: Jumlah kontak serumah yang mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis pada triwulan I-IV, perkiraan jumlah kontak... | Orang, persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Kesehatan | ||
| 09.03.0001 |
|
| Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Menegah; Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m | a. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi menegah adalah citra... | peta citra satelit | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 05.02.004 |
|
| Clearance Rate Tindak Pidana | Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana secara keseluruhan | persen | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan Polsek | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.02.005 |
|
| Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika | Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika | persen | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | DIREKTORAT & POLDA JAJARAN | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 09.06.0094 |
|
| Daftar Instansi Pemerintah Republik Indonesia | Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya... | Instansi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Lembaga | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Aparatur Negara | ||
| 06.03.0059 |
|
| Daftar peralatan / sistem peringatan dini yang dimiliki oleh K/L | Jumlah dan jangkauan informasi dan penilaian risiko bencana yang dapat diakses, dipahami, digunakan, dan relevan yang tersedia bagi masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Data berisikan informasi... | unit | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 09.03.0002 |
|
| Daftar Tempat Penimbunan Barang Sementara | Daftar Tempat Penimbunan Barang Sementara | - | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Kota Batam | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Informasi | ||
| 09.06.0108 |
|
| Daftar Unit Kerja/Instansi yang memperoleh predikat WBK/WBBM | Unit kerja percontohan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementarian PANRB dan dinyatakan layak untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN). | unit kerja/instansi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 04.01.0001 |
|
| Data 10 penyakit terbanyak di Rumah Sakit | Kumpulan Data 10 penyakit terbanyak di Rumah Sakit | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Kota Batam dan Kepulauan Riau | BULANAN | Kesehatan | ||
| 01.01.0001 |
|
| Data Alutsista milik TNI (AD, AU, AL) | total unit Alat Utama Sistem Senjata—meliputi kendaraan tempur, kapal, pesawat, rudal, dan dukungan teknis—yang dimiliki, dioperasikan, dan siap pakai di masing-masing matra | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Matra TNI | TAHUNAN | Pertahanan | ||
| 09.02.0001 |
|
| Data anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPD | Data anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPD | rupiah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | GEOSPASIAL | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | HARIAN | Keuangan | ||
| 09.02.0108 |
|
| Data APBDes | Data perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa... | rupiah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.06.0118 |
|
| Data ASN meliputi Jumlah ASN, Jenis Jabatan, Pendidikan, dan Sebaran Wilayah | Data agregat kepegawaian ASN pusat dan daerah | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | SEMESTERAN | Aparatur Negara | ||
| 07.02.0047 |
|
| Data bauran energi nasional | Komposisi persentase penggunaan sumber energi dalam total konsumsi atau kapasitas energi nasional dalam satu periode tertentu. | Persen | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 03.05.0026 |
|
| Data Bumdes/Bumdesma | Data sebaran Bumdes/Bumdesma di Indonesia berdasarkan Provinsi/Kab/Kota | instansi | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Sektor | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 03.07.0064 |
|
| Data Demografi Kependudukan | Data Demografi Kependudukan adalah berupa jumlah penduduk jenis kelamin umur pendidikan pendapatan pekerjaan | Jumlah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kota Batam dan Kepulauan Riau | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 07.02.0111 |
|
| Data elektrifikasi (teraliri listrik selama 24 jam penuh) | Metrik yang menunjukkan jumlah atau persentase rumah tangga, desa, atau area tertentu yang memiliki akses ke pasokan listrik kontinual tanpa pemadaman signifikan, selama 24 jam per hari dalam kurun... | persentase | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 02.02.0077 |
|
| Data izin NPB dan Nomor Registrasi Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) | Nomor Pendaftaran Barang (NPB) - Sebagai instrumen ketertelusuran mutu (syarat edar barang) - NPB wajib dicantumkan pada barang dan/atau kemasan serta dokumen pemberitahuan pabean impor barang... | Perizinan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | BULANAN | Perdagangan |
Showing 51-100 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183351 | 05.02.0056 |
|
| Angka Kejadian Konflik Sosial | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Data rekapitulasi tentang jumlah peristiwa konflik pada tiap wilayah yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang mencakup jumlah konflik, jumlah korban tewas, jumlah korban luka-luka,... | nilai (0-100) | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | SEMESTERAN | Keamanan | TERSEDIA | |||
| 183352 | 04.01.006 |
|
| Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10410008 | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN | Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah... | kematian per seribu kelahiran hidup | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | |
| 183353 | 04.01.0245 |
|
| Angka Kematian Bayi menurut Wilayah | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga | Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. | Jiwa | - | Provinsi dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183354 | 04.01.007 |
|
| Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10410009 | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus... | kematian per seratus ribu kelahiran hidup | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | |
| 183355 | 03.07.0001 |
|
| Angka Kematian Menurut Umur | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN | Jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam kelompok umur tertentu dalam satu tahun | 1000 penduduk | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183356 | 04.01.008 |
|
| Angka Kematian Neonatal | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10410010 | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | BADAN PUSAT STATISTIK | Direktorat..... | Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran... | kematian perseribu kelahiran hidup | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA |
| 183357 | 05.02.001 |
|
| Angka Kematian yang Disebabkan Konflik | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010001 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | STAMAOPS | Konsep Dan Definisi:Kematian yang disebabkan konflik adalah kematian akibat konflik yang merujuk pada pendefinisian mengenai konflik di Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 mengenai Penanganan Konflik... | kematian perseratus ribu orang | Terbuka | Polda Jajaran | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | |
| 183358 | 06.04.001 |
|
| Angka Kesakitan Pemuda | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT | Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap populasi pemuda. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183359 | 05.02.002 |
|
| Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10810068 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Konsep dan Definisi:Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima... | persen | Terbuka | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |
| 183360 | 06.01.0314 |
|
| Angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya | jiwa | - | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA |
Showing 11-20 of 4,146 items.