Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.04.004
    • SDGs
  1. Jumlah nelayan yang terlindungi
Jumlah nelayan yang terlindungiPerlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha...OrangKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000283 - Jumlah nelayan yang terlindungiPerikanan
09.03.0089
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Aset TVRItotal nilai kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), yang mencakup seluruh aset yang tercatat dalam neraca dan diakui secara akuntansi, pada...RupiahLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTAHUNANInformasi
07.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan
Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan Kelompok Masyarakat Sektor kehutanan (KTH dan KUPS)Nilai Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (NEKON KUPS) merupakan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial,seperti penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananKehutanan
02.10.0115
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Ekspor UMKMBentuk kontribusi jumlah nilai ekspor UMKM terutama Sektor non Migas terhadap jumlah total nilai eksporRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.08.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif
Jumlah Nilai Investasi Ekonomi KreatifNilai Investasi Ekonomi Kreatif adalah nilai yang dihasilkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada produk ekonomi kreatif selama periode tertentu, dengan...triliun rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK23010085TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.003
    • SDGs
  1. Jumlah nilai investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ditandatangani
Jumlah nilai investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ditandatanganiJumlah nilai investasi proyek dalam KPBU adalah nilai investasi awal proyek (Capital Expenditure/CAPEX) dari Proyek KPBU yang telah masuk ke dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan nilai...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000344 - Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani.Investasi
02.08.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Nilai Investasi Strategis Negara
Jumlah Nilai Investasi Strategis NegaraTotal nilai realisasi investasi strategis negara yang meliputi: a. Pertambangan,energi, pangan dan air b. infrastruktur dan perumahan c. Teknologi d. Industri strategis e. Kesehatan f. Sektor...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.10.0114
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Investasi UMKMPersentase Nilai Investasi UMKM merujuk pada ukuran yang menggambarkan proporsi atau bagian dari total investasi yang dialokasikan untuk sektor UMKMRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0113
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Transaksi Belanja UMKM Pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang DitetapkanPersentase Nilai Transaksi Belanja ini melihat Pertumbuhan tingkat perkembangan Nilai Transaksi UMKM Pada 30 Pemanfaatan Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang Ditetapkan dari tahun berjalan...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.01.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan
Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik adalah...DokumenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan
Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum adalah seperangkat pedoman...DokumenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
05.01.0133
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Objek GratifikasiRekapitulasi Objek Gratifikasi yang dilaporkan pada Laporan Gratifikasi, yang dapat disajikan berdasarkan Jenis Objek, Jenis Instansi, dan Status Kepemilikan Gratifikasi untuk periodesasi tertentu.Objek GratifikasiKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-Jenis Penetapan Status, Jenis Objek GratifikasiTAHUNANHukum
06.05.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiadeJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade yang difasilitasi pengirimannya.OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiadeJumlah olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeJumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi DaerahJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade, yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi daerah, seperti Pusat...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
06.05.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi PusatJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi pusat, seperti Sentra...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Kab/Kota; Cabang OlahragaTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
03.03.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan KapalTotal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah Pengendalian Kecelakaan Laut)kejadianBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0063
    • SDGs
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat
Jumlah Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan Narkotika pada Tahun yang SamaTotal individu yang didiagnosis dengan gangguan penggunaan zat selama periode satu tahun.​OrangBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatKesehatan
05.01.0014
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (JMBHL)Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses peradilan (litigasi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam...OrangKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810031TerbukaTahunanTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0015
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi (JMBHNL)Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi), seperti konsultasi hukum, mediasi, atau penyuluhan hukum, sesuai...OrangKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810031TerbukaTahunanTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0016
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah orang yang menerima layanan hukum pada pos bantuan hukum pengadilan (JOLPBH)Jumlah individu yang tidak mampu secara ekonomi yang menerima layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, yang meliputi informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan...OrangMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
04.01.0064
    • SDGs
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat
Jumlah Orang yang Menerima Layanan Pengobatan Zat Narkotika dalam SetahunTotal individu yang menerima setidaknya satu bentuk intervensi pengobatan untuk gangguan penggunaan zat dalam periode satu tahun.​OrangBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatKesehatan
05.01.0017
    • DP 2024
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Organisasi Bantuan HukumMerupakan Data Organisasi Bantuan Hukum seluruh Indonesia yang terakreditasi oleh Kementerian HukumOrganisasiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10820062TerbukaNasionalTAHUNANHukum
01.02.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Asing di IndonesiaJumlah organisasi yang didirikan oleh warga negara asing atau berbadan hukum asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah Indonesia, dan...JumlahKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum di IndonesiaJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang terdaftar dan/atau memiliki legalitas hukum di instansi pemerintah yang berwenang.JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
05.02.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di IndonesiaJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan bidang lain...JumlahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiBULANANKeamanan
06.05.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan
Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaanJumlah organisasi keolahragaan yang berfokus pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memenuhi standar minimal keolahragaan yang ditetapkan oleh Federasi Internasional masing-masing...lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
02.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut
Jumlah Output Aktual Produksi Industri Pengolahan Hasil LautJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil laut dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa
Jumlah Output Aktual Produksi Kelapa dan TurunannyaJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan kelapa dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Industri
02.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar
Jumlah Output Aktual produksi Logam Dasar Besi dan BajaJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri logam dasar dalam periodetonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahIndustri
02.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut
Jumlah Output Aktual Produksi Produk Olahan Rumput LautJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan rumput laut dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Industri
02.03.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan
Jumlah pangan yang disalurkan ke penerima manfaatJumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.kilogramBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah : NasionalTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
01.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Pangkalan Kemhan dan TNI yang Siap DigunakanJumlah realisasi pangkalan Kemhan dan TNI yang siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
03.03.032
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta ApiJumlah panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang...kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
03.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api BeroperasiJumlah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan...kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00665TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
03.03.0020
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api yang DibangunTotal panjang jalur rel kereta api yang telah dibangun.kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
07.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi
Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasiPanjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang terbangun secara kumulatifkilometerKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK24210010TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain.Energi
09.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik
Jumlah Partai Politik yang Memprioritaskan Dana untuk Pendidikan PolitikJumlah partai politik yang mengalokasikan minimal 60% dari bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
09.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri
Jumlah Partai Politik yang Tepat Waktu Menyampaikan LaporanJumlah partai politik yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri sesuai batas waktu yang ditetapkan setelah diaudit oleh BPK.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
02.01.0093
    • Permenperin 41 Tahun 2025
  1. -
Jumlah patenJumlah paten terkait produk maupun proses sektor industripatenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-nasionalTAHUNANIndustri
05.01.0019
    • DP 2024
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi
Jumlah paten granted (domestik)Jumlah paten yang sudah tersertifikasi atau granted di dalam negeri.PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK29010008TerbukaWilayahTAHUNANHukum
05.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi
Jumlah paten granted dari perguruan tinggiKekayaan intelektual adalah konsep hukum yang mencakup hak atas karya kreatif atau inovasi yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Hak ini memberikan perlindungan hukum untuk mencegah pihak lain...patenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Nasional dan ProvinsiTAHUNANHukum
02.10.0112
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB UMKM dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0111
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB UMKM dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0110
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Kecil dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0109
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Kecil dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0108
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Menengah dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0107
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Menengah dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
Showing 901-950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183521
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiData hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasikawasan-seluruh indonesiaTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
18352206.05.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara
Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAAsisten Deputi Olahragawan ElitJumlah event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Event kualifikasi Olimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh federasi olahraga internasional atau badan...kegiatan-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahragaTERSEDIA
18352307.02.0105
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Beban Kinerja SistemPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanPerbandingan antara beban listrik rata-rata yang terserap oleh sistem dengan beban puncak sistem dalam suatu periode tertentu, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas sistem.%-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
18352407.02.0104
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Kapasitas Sistem ListrikPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanPerbandingan antara kapasitas rata-rata dalam megawatt (MW) produksi selama periode tertentu terhadap kapasitas terpasang.%-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
18352509.02.0095
    • PP 12/2019
    • Permendagri 11/2017
  1. -
Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ProvinsiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahData penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi--ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18352609.02.0096
    • UU 23/2014
  1. -
Fasilitasi Provinsi dalam Pencapaian Realisasi Belanja OptimalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahData provinsi yang pencapaian realisasi belanjanya optimal--ProvinsiTRIWULANANKeuanganTERSEDIA
18352705.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Global Terrorism Index
Global Terrorism IndexPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEBadan Nasional Penanggulangan TerorismeGTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan...persen-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
18352802.01.0095
    • PP 2/2017
  1. -
Hak ciptaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa hak cipta terkait industridaftar-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
18352907.01.0015
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Harga Batubara AcuanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan BatubaraHarga Batubara Acuan yang diperoleh dari rata - rata Indeks Indonesia Coal Index (ICI) , Nescastle Export Index (NEX), Globalcoal Newscastle Index (GCNC) dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya ...US$/BOE-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
18353007.01.0014
    • UU 2/2025
  1. -
Harga Ekspor Batubara FOBPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERDAGANGANHarga batubara untuk tujuan ekspor yang ditetapkan berdasarkan skema Free On Board (FOB), yaitu harga batubara sampai dengan dimuat di atas kapal di pelabuhan muat, tidak termasuk biaya angkut dan...US$/Ton-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
Showing 181-190 of 4,146 items.