Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas
Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditasTambahan area yang telah dilayani oleh saluran irigasi baik yang dibangun untuk komoditas padi maupun non padihektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000930 - Persentase Luas Layanan Irigasi MultikomoditasPekerjaan Umum
03.01.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanArea daerah irigasi yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan peningkatan termasuk upaya modernisasihektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000874 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanPekerjaan Umum
03.06.0045
    • UU 5/1960
    • Permen ATR/Kepala BPN 16/2021
  1. -
Jumlah Luas Tanah Hak Miliktotal luasan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dengan status Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahanhektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
03.06.0046
    • UU 5/1960
  1. -
Jumlah Luas Tanah Wakaftotal luasan bidang-bidang tanah yang telah diikrarkan sebagai wakafhektar; bidangKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
06.01.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Jumlah Lulusan dari Program Studi Kesehatan Terakreditasi UnggulTotal lulusan dari program studi kesehatan yang memiliki status akreditasi "Unggul" atau yang setaraOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
06.02.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha
Jumlah Lulusan Pelatihan VokasiJumlah individu yang menyelesaikan program pelatihan vokasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu.OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, provinsi, jenis kelaminTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0130
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi daerahBanyaknya peserta pelatihan vokasi (pelatihan kerja dan kursus keterampilan) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang lulus dengan memperoleh...OrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi/kab/kotaTAHUNANTersedia di SIPDKetenagakerjaan
06.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha
Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bekerja atau BerwirausahaJumlah lulusan pelatihan vokasi yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai usaha sendiri.OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, provinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0129
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi KreatifBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi KreatifOrangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0128
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDMBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDMOrangKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0127
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian PerindustrianBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian PerindustrianOrangKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.01.0057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja
Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KPJumlah individu yang telah menyelesaikan program pendidikan vokasi KP dan pelatihan masyarakat dalam periode tertentu.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaanJumlah keseluruhan lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam suatu periode atau wilayah tertentu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisiJumlah lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
06.01.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan TinggiTotal mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi HijauLulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijauOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Tahun Lulus; Jenis KelaminTAHUNANPendidikan
06.01.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang BekerjaLulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang Bekerja merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijau dalam jangka waktu...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Tahun Lulus; Jenis KelaminTAHUNANPendidikan
06.01.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang berwirausahaJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha sendiri, serta bertanggung jawab atas semua sumber daya dan upaya yang dibutuhkan.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja atau Berwirausaha dalam 1 Tahun setelah KelulusanJumlah lulusan program Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (D4/S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan
Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam kurun waktu 1 tahun setelah lulusJumlah lulusan dari program pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun setelah lulusOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasiJumlah total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi dalam satu tahun akademik.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeriJumlah lulusan dari sekolah unggul yang berhasil diterima di perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai terbaik, baik di dalam negeri maupun luar negeri.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja
Jumlah Lulusan yang Terserap di DUDIKAJumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP (dihitung dari lulusan tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan/atau tahun sebelumnya) ditambah jumlah lulusan pelatihan masyarakat...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
  2. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
  3. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
  4. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
  5. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agamaJumlah Keseluruhan madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang terdaftar.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan...UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang Ramah AnakJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang telah menerapkan prinsip dan standar SRA.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang Diakreditasi Sesuai SNPJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan SNP.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP saprasJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi kriteria SNP Sarpras, termasuk fasilitas untuk pendidikan inklusifUnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Agama
06.01.0068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta...UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.012
    • SDGs
  1. Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang
Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangJumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Negara; Tingkat PendidikanTAHUNANIndikator SIPD: 000152 - Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.Pendidikan
06.01.0069
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEMJumlah mahasiswa baru yang terdaftar di semua program studi yang termasuk dalam kategori STEM di perguruan tinggi di Indonesia.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0070
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEM yang Terakreditasi UnggulJumlah mahasiswa baru di program studi bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) dengan akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PTOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0071
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas
Jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasiJumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi yang telah terakreditasiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0072
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
Jumlah Mahasiswa InboundMahasiswa asing atau mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang melaksanakan perkuliahan atau kegiatan akademik di perguruan tinggi dalam negeri, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0073
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
Jumlah Mahasiswa OutboundMahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di luar negeri atau di perguruan tinggi lain, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer kredit, magang, penelitian, atau workshopOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Jenjang Diploma dan SarjanaTotal mahasiswa terdaftar di program Diploma (D1/D2/D3/D4) dan SarjanaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0075
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
Jumlah Mahasiswa yang Berkegiatan Akademik di Luar Program StudiJumlah mahasiswa jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS dalam kegiatan di luar program studi mereka. Kegiatan tersebut meliputi magang/praktik kerja, pengabdian...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
02.09.0064
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Manajer KoperasiTotal manajer koperasi aktif berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan koperasiunitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
06.02.0123
    • PermenKP 28/2024
    • Perpres 68/2022
  1. -
Jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN). - Peserta pelatihan telah dinyatakan...OrangKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
09.03.0079
    • DP 2024
  1. -
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitalJumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitaljumlah masyarakatKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-nasionalTAHUNANInformasi
05.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAMJumlah individu berusia 5–70 tahun yang telah menerima program penguatan HAM, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi.individuKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHak Asasi Manusia
05.01.0208
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
Jumlah masyarakat yang percaya terhadap lembaga hukumJumlah individu dalam survei yang menyatakan tingkat kepercayaan tertentu (misalnya, "sangat percaya" atau "cukup percaya") terhadap lembaga penegak hukumNilaiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
08.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi PerpustakaanBanyaknya orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi perpustakaanOrangPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10910079TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatKebudayaan
09.03.0023
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Materi dalam Undang-undang yang Dilakukan Pengujian: Data ini menunjukkan jumlah norma atau pasal dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi.MateriDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
02.09.0063
    • RKP 2026
  1. Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Jumlah Modal Sendiri Koperasi Desa atau KelurahanModal sendiri koperasi adalah total modal yang berasal dari anggota koperasi maupun dari hasil usaha koperasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasiRupiahKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
07.05.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik
Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetikJumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik merupakan jumlah model atau pendekatan yang dikembangkan dan diterapkan untuk mengelola...modelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK--TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Muatan Barang Angkutan Laut non KomersilJumlah barang yang diangkut melalui Layanan angkutan barang perintis dan Layanan angkutan peti kemas nonkomersialtonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
09.03.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Nama Domain Terdaftar (go.id, desa.id)Jumlah seluruh nama domain yang telah terdaftar dan aktif digunakan oleh instansi pemerintahan, termasuk domain go.id untuk instansi pusat/daerah dan desa.id untuk pemerintahan desa.jumlah instansiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANInformasi
05.01.0207
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana
Jumlah narapidana yang dibebaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhirJumlah narapidana yang secara sah dan resmi telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dalam jangka waktu lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun pengamatan terakhir, baik...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, BulananBULANANHukum
Showing 851-900 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18351109.02.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor
Dwelling TimePrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEUANGANLEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOWWaktu tunggu yang dibutuhkan oleh kontainer impor sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan kontainer impor tersebut keluar dari kawasan 5 pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung...HARI-NASIONALBULANANKeuanganTERSEDIA
18351203.07.004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Early Childhood Development Index (ECDI)
Early Childhood Development Index (ECDI)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATProporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI).persen-Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Kelamin; Klasifikasi Wilayah: Perkotaan, perdesaanTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18351302.02.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ekspor Barang dan Jasa
Ekspor Barang dan JasaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT NERACA PENGELUARANEkspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari...persen-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
183514
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik
Emisi Aksi Mitigasi (EPy) pembangkitan listrikNon PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal EBTKEAksi mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran energi fosil dengan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya photovoltaic (PLTS) yang mengubah...ton co2-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
183515
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
  2. -
Emisi Aktual Gas Rumah KacaNon PrioritasSTATISTIKVariabel-Direktorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSekretariat Jenderal ESDMJumlah emisi GRK dari sektor energi yang terjadi setelah penerapan tindakan mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentTerbukaNasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
183516
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
  2. -
Emisi Baseline Gas Rumah KacaNon PrioritasSTATISTIKVariabel-Direktorat Pertahanan dan KeamananKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal EBTKEPerkiraan jumlah emisi GRK dari sektor energi yang akan terjadi tanpa adanya intervensi atau tindakan mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentTerbukaNasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
18351707.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline LimbahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiEstimasi emisi GRK dari sektor limbah pada tahun tertentu berdasarkan proyeksi tanpa intervensi mitigasi sejak tahun dasar (misalnya, 2010).million tonnes of carbon dioxide equivalent-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18351807.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline TotalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiTotal estimasi emisi GRK dari semua sektor pada tahun tertentu dalam skenario tanpa intervensi mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalent-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18351907.05.0008
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt)PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupProyeksi nilai emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon.ton co2-eq)-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18352007.05.0009
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Mitigasi Perubahan IklimProyeksi emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi pada tahun t tanpa adanya intervensi atau upaya penurunan emisiton-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
Showing 171-180 of 4,146 items.