Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.10.0117
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Kredit UMKM dan Jumlah PDB Nasional Harga BerlakuKontribusi Kredit UMKM terhadap PDB Harga Berlaku ini dalam meningkatkan Output Ekonomi Nasional KebutuhanRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelolaKumulasi dari tampungan air alami seperti danau dan tampungan air buatan lainnya seperti danau, situ, dan embungmeter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
10.04.0005
    • Persesjen 15/2023
    • SK Sekjen 59/2025
  1. -
Jumlah Kunjungan Delegasi Berdasarkan Asal Provinsi di Setjen DPD RIBanyaknya orang yang diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan tertentuOrangDEWAN PERWAKILAN DAERAHPrioritasSTATISTIK-[32020026] WilayahTAHUNANDukung Lainnya
02.11.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan MancanegaraBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata…orangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK24510014TerbukaWilayah Administrasi : Per pintu masukBULANANIndikator SIPD: 000195 - Jumlah wisatawan mancanegaraPariwisata
02.11.005
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Jumlah Kunjungan Wisatawan NusantaraBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau…kunjunganBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK24510015TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator SIPD: 000196 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 000609 - Jumlah Perjalanan Wisatawan NusantaraPariwisata
03.03.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan
Jumlah Kursi Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanJumlah kursi yang tersedia untuk penumpang dalam satu unit kendaraan angkutan umum massal yang dilayani oleh BTS.​kursi per kendaraan​KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan
Jumlah label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang Memenuhi KetentuanJumlah label produk tembakau/rokok elektronik yang telah memenuhi seluruh aspek ketentuan label sesuai regulasi yang berlaku, mencakup: 1) Peringatan Kesehatan (Gambar PHW dan keterangan gambar) 2)...labelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya
Jumlah Labkesmas Tingkat 2-5 yang Dikembangkan Sesuai Standar dan Beroperasional (JLDSO)Jumlah Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang telah dikembangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan stratanya dan sudah beroperasional paling lambat hingga tahun 2028UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.03.0021
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenisdata kuantitatif mengenai keluhan atau aduan masyarakat terkait praktik tidak profesional, penyelewengan, atau kesalahan dalam penyelenggaraan layanan publik oleh aparatur negara atau lembaga...LaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
05.01.0131
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan GratifikasiBanyaknya laporan tentang penerimaan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,...LaporanKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK10810070Terbuka[32010026] Wilayah; [25020048] Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS);TAHUNANHukum
05.01.0128
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Hasil Analisis (HA) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada PenyidikBanyaknya laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dan/atau informasi lainnya dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi TPPU dan TPPT termasuk pihak-pihak yang terlibat...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Instansi penyidik; Jenis Hasil Analisis; Jenis Tindak Pidana Asal; Kategori Terlapor; WilayahBULANANHukum
05.01.0129
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (HP) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/ Pemangku kepentinganBanyaknya laporan hasil penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Hasil Pemeriksaan; Jenis Dugaan Tindak Pidana Asal; Kategori Terlapor; Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana; Instansi Penyidik/ StakeholderBULANANHukum
05.01.0130
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh PPATK kepada pemangku kepentinganBanyaknya laporan yang berisi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki dan/atau diolah oleh PPATK sesuai...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Institusi; Jenis informasiBULANANHukum
10.04.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PerwakilanJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PerwakilanLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
10.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PusatJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PusatLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
09.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel
Jumlah Laporan Pelanggaran yang DitindaklanjutiJumlah laporan pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024kasusBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-WilayahTAHUNANDalam Negeri
10.04.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PerwakilanJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaian (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PerwakilanLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TRIWULANANDukung Lainnya
10.04.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PusatJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaikan (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PusatLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TRIWULANANDukung Lainnya
05.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang DiberikanJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
05.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang DiberikanJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
04.01.053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi
Jumlah layanan berbasis kedokteran presisiJumlah layanan kesehatan yang telah menerapkan prinsip kedokteran presisi untuk pendekatan teknologi yang spesifiklayananKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
05.01.0211
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Ketahangan PanganJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Ketahanan Pangan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0210
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Pelayanan KesehatanJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Layanan Kesehatan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0209
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Program Makan Bergizi GratisJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Program Makan Bergizi Gratis yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.06.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik
Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publikJumlah layanan publik prioritas yang telah diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik nasional. Integrasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara...layananKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis LayananTAHUNANProgram: 07.10-Pemerintah Digital. Kegiatan: 07.10.04-Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik diarahkan agar lebih citizen-centric melalui layanan digital yang terintegrasi. Manfaat utamanya meliputi peningkatan kepercayaan publik, ketersediaan layanan 24/7, penghematan waktu bagi masyarakat, penurunan beban administratif pemerintah, otomatisasi penanganan layanan yang mendorong produktivitas, serta pengurangan tugas berulang bagi masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan layanan pemerintah yang berkualitas, efisien, dan terpadu di seluruh Indonesia.Aparatur Negara
08.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan
Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaanJumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang telah memenuhi kriteria standar pengelolaan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.02.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional
Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang akuntabel dan profesionalJumlah lembaga filantropi keagamaan yang telah memenuhi standar akuntabilitas berdasarkan audit keuangan dan menunjukkan profesionalisme dalam layanan administrasi serta pelaporan.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
02.10.0116
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Lembaga Inkubator yang Berkualitas Peringkat A dan B dan Jumlah Lembaga InkubatorProporsi Lembaga Inkubator mengukur sejauh mana Lembaga Inkubator yang masuk pada Peringkat A (Sangat Baik) dan atau B (Baik) dan terdaftar pada Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi...unit lembagaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs
Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang Bekerja Sama dengan DUDIKAPembentukan Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/InstitusilembagaKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANdata ini dibutuhkan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDIKAKetenagakerjaan
06.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnyaIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah mengalami peningkatan kapasitas di Perguruan Tinggi....lembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
02.01.0091
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)Banyaknya lembaga yang melakukan kegiatan menilai barang, jasa, sistem, proses, atau personal berdasarkan persyaratan acuan tertentu yang telah telah diakui secara formal oleh Komite Akreditasi...UnitBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-[32010026] Wilayah; Jenis LPKTAHUNANIndustri
08.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terakreditasiJumlah lembaga yang telah memperoleh akreditasi resmi untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan UmrohUnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terdaftarTotal lembaga yang terdaftar dan memiliki izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan Umroh.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.04.0032
    • DP 2024
  1. -
Jumlah lembaga penyiaran publik lokalJumlah lembaga penyiaran yang berstatus lembaga publik dan beroperasi di tingkat lokallembagaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKomunikasi
09.04.0035
    • Permenkominfo 6/2024
    • Permenkominfo 11/2021
    • Kepmen Kominfo 728/2019
    • Peraturan LPP TVRI 1/2024
  1. -
Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi yang Melakukan Kerja Sama Sewa Saluran Siaran Digital di LPP TVRIJumlah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang memanfaatkan infrastruktur multipleksing (mux) milik LPP TVRI untuk menyiarkan...Lembaga PenyiaranLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTRIWULANANKomunikasi
07.05.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati
Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayatiJumlah lembaga yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang telah mendapatkan pembinaan dan evaluasi dari instansi pemerintah terkait. Pembinaan mencakup peningkatan kapasitas,...lembagaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
06.05.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi
Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasiIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang telah difasilitasi dengan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade serta ramah bagi penyandang disabilitas,...lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
06.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade
Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan ParalimpiadeRumus atau Perhitungan:Dihitung dengan menjumlahkan total lembaga yang telah menerima fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade dalam periode tertentu....lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
06.01.0309
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi yang ditingkatkan kapasitasnyaJumlah lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi yang ditingkatkan kapasitasnyalembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital
Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digitalJumlah instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan arsitektur pemerintah digital sesuai kebijakan pelaksanaan Pemerintah DigitallembagaKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis LembagaTAHUNANAparatur Negara
07.05.0026
    • SDGs
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Jumlah Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupOrganisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupLingkungan Hidup
07.01.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lifting Gas Bumi
Jumlah Lifting Gas BumiVolume gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahanribu barel setara minyak per hariKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Energi
07.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lifting Minyak Bumi
Jumlah Lifting Minyak BumiVolume minyak mentah yang dijual atau dibagi di titik penyerahanribu barel minyak per hariKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Energi
07.05.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelolamenghitung setiap limbah B3 dan Limabah non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah B3 yang DikelolaLimbah B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0028
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman
Jumlah Limbah Cair Industri yang dikelola secara amanVolume limbah cair industri yang diolah secara aman menurut standar pengelolaan1000 m³/hariKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.Lingkungan Hidup
07.05.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah Non B3 yang DikelolaLimbah Non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
09.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana
Jumlah lokasi prioritas kebencanaanTotal lokasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas penanganan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029lokasiBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
03.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani
Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang DitanganiDaerah Rawan Kecelakaan (DRK) didefinisikan sebagai suatu segmen (kira-kira sepanjang 500 m) yang sering terjadi kecelakaan dengan AEK (Angka Ekivalensi Kecelakaan) > 30 yang dihitung berdasarkan...lokasiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
06.01.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi
Jumlah LPTK yang sudah terakreditasiJumlah perguruan tinggi LPTK yang telah mendapatkan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
Showing 801-850 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183501
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Demand Satisfied by Modern Method)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINPersentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah...--Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)TAHUNANKependudukanTERSEDIA
18350207.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya AirKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat.....Data dan informasi terkait kawasan hutan yang tersampaikan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pada tingkat desadesa-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutananTERSEDIA
18350302.01.0096
    • PP 2/2017
  1. -
Desain industriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa daftar desain industridaftar-nasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
18350403.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Air TanahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail air tanah yang memuat informasi: nama air tanah, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto air tanah, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektare-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
18350503.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Daerah Irigasi PermukaanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail daerah irigasi permukaan yang memuat informasi: Nama balai, Nama infrastruktur irigasi, Koordinat X dan Y, Jenis daerah irigasi, Kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Status...Hektar, meter, unit, kelompok, rupiah-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
18350603.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail JembatanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Teknik Jalan dan JembatanData mengenai detail jembatan yang memuat informasi: nama jembatan, panjang, jalan, seksi, staf, koordinat X dan Y, foto infrastruktur, ruas, jenis, status, region, sub status, APBN, dan realisasi...Meter, rupiah-NasionalMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
18350703.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail RawaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail rawa yang memuat informasi: nama rawa, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto rawa, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektare-NasionalMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
18350807.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Deviasi Harga Jual Eceran BBM
Deviasi Harga Jual Eceran BBMPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan PertambanganKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat.....Deviasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah indikator yang mengukur perbedaan antara harga jual eceran BBM aktual di pasar dengan harga yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh...persen-TAHUNANEnergiTERSEDIA
18350905.01.0176
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Distribusi Pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh UMKM dan DaerahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualJumlah penggabungan data permohonan kekayaan intelektual secara keseluruhan selama tahun 2021-2025 dari UMKM per Provinsi Jumlah-ProvinsiTAHUNANHukumTERSEDIA
183510
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Dokumen Hukum dalam Portal JDIHNNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMBadan Pembinaan Hukum NasionalMerupakan data yang menampilkan jumlah dokumen hukum yang telah terintegrasi ke dalam portal jdihn.go.idDokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 161-170 of 4,146 items.