(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.0264 |
|
| Jumlah kepemilikan BPJS Kesehatan bagi tahanan dan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia | ljumlah warga binaan pemasyarakatan yang memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI, yang tercatat dan dapat digunakan untuk... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.02.008 |
|
| Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Jumlah peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan data kerentanan | juta jiwa | KEMENTERIAN SOSIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Sosial | ||
| 09.06.0095 |
|
| Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat Lainnya | Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri | - | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | |||
| 09.06.0096 |
|
| Jumlah Keppres Pemberhentian Pejabat Negara | Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri | - | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | |||
| 09.06.0097 |
|
| Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat Lainnya | Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri | - | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | |||
| 09.06.0098 |
|
| Jumlah Keppres Pengangkatan Pejabat Negara | Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri | - | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | |||
| 09.06.0099 |
|
| Jumlah Keppres Pensiun Pejabat Negara | Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri | - | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | |||
| 06.02.007 |
|
| Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil | Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil merupakan jumlah kerja sama yang dihasilkan setiap tahunnya yang terdiri dari Jumlah Kesepakatan Mutual... | kesepakatan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 09.01.034 |
|
| Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City) | Data yang memuat daftar fasilitasi kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri | Kerja Sama | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 06.02.008 |
|
| Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Job | Pembentukan forum kemitraan dengan perusahaan/industri/institusi mendukung masifikasi pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri, dan penempatan alumni pelatihan | Kerja Sama | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.01.004 |
|
| Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi dengan Industri | Kerjasama pemanfataan hasil riset dan inovasi adalah kegiatan kerjasama teknis antara satuan Kerja BRIN (Organisasi Riset/Pusat Riset/Deputi/Direktorat) dengan Mitra Industri/Badan Usaha pada bidang... | Kerja Sama | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 05.01.0011 |
|
| Jumlah keseluruhan koperasi yang didirikan di AHU dan migrasi Kemenkop | Banyaknya total keseluruhan koperasi yang telah terdaftar dan tercatat secara resmi pada Sistem AHU Online | Permohonan/Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 24620001 | Terbuka | BULANAN | Hukum | ||
| 03.03.025 |
|
| Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan | Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan (selain Jakarta, Semarang, Manado) | juta orang per hari | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 04.01.0263 |
|
| Jumlah Ketersediaan klinik di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia | Keberadaan klinik di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Unit (Klinik) | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil) | TRIWULANAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0262 |
|
| Jumlah klinik di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia yang telah terakreditasi | Jumlah klinik di Lapas dan Rutan yang telah memperoleh sertifikat akreditasi dari lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | unit | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil) | BULANAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0273 |
|
| Jumlah klinik yang telah berizin di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan yang telah memiliki izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Unit (Klinik) | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil) | BULANAN | Kesehatan | ||
| 02.03.009 |
|
| Jumlah Komoditas yang wajib terfortifikasi | Jumlah jenis komoditas pangan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk difortifikasi, yaitu penambahan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral ke dalam pangan, guna meningkatkan kualitas gizi... | komoditas | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Pusat. Deskripsi: Hampir 50% masyarakat belum mampu membeli diet sehat; pola makan didominasi karbohidrat dan rendah pangan kaya mikronutrien. Terdapat defisiensi mikronutrien esensial—asam folat, seng, zat besi, vitamin A, B1, B2—di semua kuintil pendapatan (GAIN, 2024). Untuk itu diperlukan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (LSFF) yang terintegrasi dengan bantuan gizi dan bantuan sosial pangan, sekaligus mendukung PHTC melalui program pemberian makan bergizi gratis. Sasaran utama: meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi di seluruh wilayah. | Pertanian | |
| 01.01.0009 |
|
| Jumlah Komponen Alpalhankam Dalam Negeri Terpilih | Total jumlah komponen Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Reff:... | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 07.02.0090 |
|
| Jumlah Konsumsi Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik | volume bahan bakar pembangkit per jenis yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pembangkit yang disediakan dalam satuan KL (HSD, IDO, FO, Biofame); Ton (Batubara); MMSCF (Gas Alam) | KL, Ton, MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Badan Usaha melaporkan penggunaan energi | Energi | |
| 04.01.0060 |
|
| Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan | Jumlah individu yang tinggal serumah dengan penderita TBC yang telah menerima dan dilaporkan mendapatkan TPT dalam periode tertentu | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas." | Kesehatan | |
| 09.04.0004 |
|
| Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau memiliki nilai-nilai Pancasila dalam 1 tahun | Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan memperkuat kohesivitas sosial. | konten | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 09.03.0078 |
|
| Jumlah konten negatif yang diblokir | Jumlah konten negatif yang diblokir | jumlah konten negatif | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 02.09.0012 |
|
| Jumlah Koperasi Aktif | Jumlah koperasi aktif menurut jenis gerai | Koperasi | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | MINGGUAN | Koperasi | ||
| 02.09.0072 |
|
| Jumlah Koperasi Berdasarkan Grade | Jumlah koperasi berdasarkan tingkat penilaian atau grade koperasi yang mencerminkan kinerja koperasi dalam pelaporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang disajikan menurut wilayah dan periode waktu... | unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | BULANAN | Koperasi | ||
| 09.03.0020 |
|
| Jumlah koperasi berdasarkan Jenis Koperasi/sektor usaha | Total unit koperasi yang terdaftar di Indonesia, dikelompokkan menurut jenis koperasi, seperti Simpan‑Pinjam, Komsumen, Produsen, Jasa dan Pemasaran. Sektor usaha: pertanian, perikanan, atau... | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0071 |
|
| Jumlah Koperasi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) | Jumlah Koperasi berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) adalah data statistik yang menggambarkan jumlah koperasi yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha koperasi, yang disajikan... | unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0070 |
|
| Jumlah Koperasi Berdasarkan Pola Pengelolaan | Jumlah koperasi berdasarkan pola pengelolaan koperasi (Konvensional, Syariah) pada aspek tata kelola dan manajemen koperasi, yang disajikan menurut wilayah dan periode waktu tertentu | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0069 |
|
| Jumlah Koperasi Berdasarkan Wilayah Binaan | Jumlah koperasi berdasarkan wilayah binaan adalah jumlah koperasi yang berada dalam cakupan pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan Dinas terkait, yang disajikan menurut wilayah keanggotaan... | unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0016 |
|
| Jumlah Koperasi Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) | Jumlah Koperasi Bersertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) adalah jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan tercatat dalam sistem pendataan koperasi, yang disajikan... | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0068 |
|
| Jumlah Koperasi Desa atau Kelurahan yang Menjalankan RAT | Jumlah koperasi desa atau kelurahan yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada periode tertentu. RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang diikuti oleh anggota untuk membahas dan... | unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0067 |
|
| Jumlah Koperasi melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Jumlah Koperasi yang Melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah jumlah koperasi berstatus aktif yang menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System... | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0014 |
|
| Jumlah Koperasi Wajib Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Jumlah Koperasi Wajib Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah jumlah koperasi berstatus aktif tidak mencakup koperasi yang pendiriannya pada tahun berjalan | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0066 |
|
| Jumlah Koperasi yang mempunyai akun E-Katalog | Jumlah koperasi yang telah terdaftar dan memiliki akun aktif pada sistem E-Katalog untuk keperluan pengadaan barang dan jasa pemerintah | unit | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0065 |
|
| Jumlah Koperasi yang sudah bertransaksi di E-Katalog | Jumlah yang menunjukkan jumlah koperasi yang telah melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog dalam periode waktu tertentu | Unit | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; Nasional | BULANAN | Koperasi | ||
| 02.09.0032 |
|
| Jumlah koperasi yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Definisi : Jumlah Koperasi yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari jumlah koperasi yang... | Koperasi | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | BULANAN | Koperasi | ||
| 03.03.0014 |
|
| Jumlah korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang) | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang) Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah... | Orang | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.07.0009 |
|
| Jumlah Korban Hilang | Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Kependudukan | |
| 03.07.0010 |
|
| Jumlah Korban Hilang akibat Bencana Hidrometeorologi | Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana hidrometeorologi. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Kependudukan | |
| 03.03.0015 |
|
| Jumlah Korban Keseluruhan | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (selamat, meninggal dunia, hilang) | Orang | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.07.0011 |
|
| Jumlah Korban Mengungsi | Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Korban | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Kependudukan | |
| 03.07.0012 |
|
| Jumlah Korban Mengungsi akibat Bencana Hidrometeorologi | Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana hidrometeorologi. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Mengungsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Kependudukan | |
| 03.07.0061 |
|
| Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kependudukan | |||
| 03.07.0013 |
|
| Jumlah Korban Meninggal | Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana.. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Korban | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Kependudukan | |
| 03.07.0014 |
|
| Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi | Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Korban | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Kependudukan | |
| 05.02.0010 |
|
| Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun tertentu | Jumlah individu yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik dalam periode tertentu. | Orang | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | 31010001 | Terbuka | Polda Jajaran | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000299 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | Keamanan |
| 03.07.0062 |
|
| Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orang | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kependudukan | |||
| 04.03.0018 |
|
| Jumlah Korban Perdagangan Orang (JKPM) | Jumlah korban TPPO dalam 12 bulan terakhir, yang melaporkan ke Simfoni PPA | Orang | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000302 - Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi | Pemberdayaan Perempuan | |
| 03.07.0015 |
|
| Jumlah Korban Terluka | Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Korban | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Kependudukan | |
| 03.07.0016 |
|
| Jumlah Korban Terluka akibat Bencana Hidrometeorologi | Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi. | Orang | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana; Jumlah Korban | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Kependudukan | |
| 03.03.0016 |
|
| Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan atau Dievakuasi | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dievakuasi (selamat, meninggal dunia) | Orang | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi |
Showing 751-800 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183491 | 05.01.0177 |
|
| Data Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum terkait Pemangku Kepentingan (K/L, Notaris, Advokat, Kurator, dan Profesi lain) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HUKUM | Badan Strategi Kebijakan Hukum | Informasi numerik yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan dasar empiris dalam rangka merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifif, efisien, transparan dan akuntabilitas... | Dokumen | - | Nasional | SEMESTERAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183492 | 10.03.0007 |
|
| Data sebaran badan usaha di bidang informasi geospasial | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial | Data sebaran badan usaha di bidang informasi geospasial adalah informasi spasial dan atribut non-spasial yang menunjukkan lokasi serta profil usaha yang bergerak dalam layanan survei dan pemetaan,... | Badan Usaha | - | Posisi domisili badan usaha bidang informasi geospasial | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183493 | 10.03.0008 |
|
| Data sebaran pejabat fungsional surveyor pemetaan di Indonesia | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial | Data Sebaran Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan di Indonesia adalah himpunan data yang merekam informasi terkait jumlah, lokasi penempatan, jenjang jabatan, unit kerja dan status kepegawaian dari... | Unit Kerja | - | Institusi Pemerintah : - Kementerian/Lembaga - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183494 | 10.03.0009 |
|
| Data sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial di Indonesia | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial | Data sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial adalah kumpulan informasi berbasis lokasi (geospasial) yang menggambarkan persebaran individu yang memiliki sertifikat resmi sebagai... | Tenaga Profesional | - | Posisi domisili tenaga profesional bidang informasi geospasial | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183495 | 06.02.0001 |
|
| Data SKKNI | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Peserta pelatihan vokasi berdasarkan judul SKKNI, kategori, dan bidang/jabatan | Orang | - | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | TERSEDIA | ||||
| 183496 | 05.03.0014 |
|
| Data terpilah layanan terhadap anak korban kekerasan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Data layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap anak korban kekerasan | Jumlah | - | Tiap Provinsi | BULANAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 183497 | 04.03.0064 |
|
| Data terpilah layanan terhadap perempuan korban kekerasan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Data layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap perempuan korban kekerasan | Jumlah | - | Tiap Provinsi | BULANAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |||
| 183498 | 05.03.0013 |
|
| Data Terpilah Terkait Anak | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | "Data demografis anak (jumlah anak di bawah 18 tahun, kelompok umur, jenis kelamin) Data kesehatan anak (status kesehatan, gizi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan anak (akses, partisipasi,... | Jumlah | - | Tiap Provinsi | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 183499 | 04.03.0063 |
|
| Data Terpilah Terkait Perempuan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | "Data demografis (jumlah perempuan, kelompok umur, status perkawinan) Data kesehatan (ibu hamil, kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan (akses dan tingkat pendidikan... | Jumlah | - | Tiap Provinsi | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |||
| 183500 | 10.03.0010 |
|
| Datum Pasang Surut | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sistem Referensi Geospasial | Suatu kedudukan permukaan laut tertentu yang dijadikan sebagai bidang referensi ketinggian meliputi HAT, MHWS, MSL, MLWS, dan LAT, diberikan dalam 2 jenis yaitu: 1. Datum pasang surut pada stasium... | ketinggian (m) | - | titik | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA |
Showing 151-160 of 4,146 items.