(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.0004 |
|
| Jumlah kasus pertanahan selesai dari tahun 2024 s.d. tahun berjalan | Total kasus pertanahan yang telah diselesaikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yaitu: - Kriteria Satu (K1): Penyelesaian bersifat final,... | kasus | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanahan | ||
| 04.01.0209 |
|
| Jumlah kasus TBC sembuh | Jumlah kasus TBC sembuh untuk menentukan angka keberhasilan pengobatan (TB Succes Rate) | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0058 |
|
| Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan Dilaporkan | Jumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan diantara Perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) di wilayah tertentu | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas." | Kesehatan | |
| 05.02.0008 |
|
| Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Diselesaikan | Kasus yang telah mencapai putusan akhir atau penyelesaian, baik melalui proses peradilan atau alternatif penyelesaian lainnya. | kasus | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan Polsek | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.02.0009 |
|
| Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Masuk | Total kasus tindak pidana yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu | kasus | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan Polsek | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 08.02.006 |
|
| Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan | Kawasan pemajuan kebudayaan merupakan model pembangunan berbasis sumber daya budaya dan kearifan lokal yang berorientasi kepada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai penghuni ruang dan... | kawasan | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kebudayaan | |||
| 03.05.012 |
|
| Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing | Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) adalah kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prioritas untuk dikembangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dan... | kawasan | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | kawasan | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 01.02.014 |
|
| Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional | Jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan: a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan... | Organisasi Internasional | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | 25010019 | Terbuka | Jenis Lembaga/Organisasi Internasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000233 - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional | Urusan Luar Negeri |
| 10.01.001 |
|
| Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan | Jumlah kebijakan, regulasi atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah digital, yang mencakup tata kelola, arsitektur, dan evaluasi pemerintah digital. | kebijakan | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Judul Kebijakan, Tahun | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 04.02.005 |
|
| Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif | Kebijakan pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk mendukung penguatan program dan manfaat Jaminan... | rekomendasi kebijakan | KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Sosial | ||
| 06.01.0310 |
|
| Jumlah kebijakan sains dan teknologi yang telah disahkan | Jumlah kebijakan sains dan teknologi yang telah disahkan | Dokumen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 07.05.032 |
|
| Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon | Jumlah Kebijakan yang Dikeluarkan untuk Mendukung Nilai Ekonomi Karbon (NEK)" berfungsi untuk mengukur komitmen suatu negara atau daerah dalam mengimplementasikan ekonomi karbon melalui instrumen... | kebijakan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 10.01.002 |
|
| Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif | Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan... | kebijakan | KOMNAS PEREMPUAN | Prioritas | STATISTIK | 10810017 | Terbatas | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kebijakan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000230 - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | Hak Asasi Manusia |
| 07.05.0025 |
|
| Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah | Keberadaan dan implementasi kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sampah, seperti rencana strategis daerah (Jakstrada) dan kebijakan pengurangan sampah plastik | skor penilaian kualitatif berdasarkan keberadaan dan efektivitas kebijakan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup | |
| 06.02.006 |
|
| Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs | Kebijakan yang mendukung pekerjaan hijau adalah rangkaian konsep/naskah/pedoman/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau institusi terkait yang berfungsi sebagai acuan untuk... | Dokumen | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 04.01.0265 |
|
| Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia | Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masing- masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal, yang dihitung berdasarkan standar kebutuhan... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 09.03.0018 |
|
| Jumlah Kecamatan yang Tersambung Optical Distribution Point (ODP) (JKT) | Jumlah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan serat optik melalui keberadaan ODP, yang memungkinkan distribusi layanan serat optik ke pelanggan di wilayah tersebut. | kecamatan | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). | Informasi | |
| 09.03.0019 |
|
| Jumlah kecelakaan kerja | Banyaknya kasus kecelakaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan, yang dihitung berdasarkan klaim yang diterima dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. | kasus | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Jika ada kecelakaan kerja yang dilaporkan ke dinas provinsi dan korbannya bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan. | Informasi | |
| 05.02.0062 |
|
| Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | Banyaknya kejadian kecelakaan yang tercatat secara resmi oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya, yang terjadi di ruang lalu lintas jalan dan mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan/atau... | Jumlah kejadian | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Keamanan | ||
| 03.03.0285 |
|
| Jumlah Kecelakaan Transportasi yang Diinvestigasi oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi | Banyaknya kejadian yang dialami masing masing moda transportasi (Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian) yang diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. | kejadian | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | 24410025 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [24420045] Moda Transportasi; | TAHUNAN | Transportasi | |
| 05.01.0149 |
|
| Jumlah Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap pihak pelapor yang dilaksanakan oleh PPATK | Banyaknya keseluruhan kegiatan pemeriksaan terhadap pihak pelapor (PJK, PBJ, dan Profesi) atas kepatuhan dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), kewajiban pelaporan, dan/atau... | Kegiatan | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis pihak pelapor | BULANAN | Hukum | ||
| 01.01.0007 |
|
| Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang Direncanakan | Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266 | kegiatan | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.01.0008 |
|
| Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang Terlaksana | Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266 | kegiatan | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 03.02.0003 |
|
| Jumlah kegiatan kolaboratif lintas sektor dan lintas pelaku yang terlaksana di 45 kawasan transmigrasi | Jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan di kawasan transmigrasi melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha). | kegiatan | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Realisasi Kegiatan di Kawasan Transmigrasi | Transmigrasi | |
| 07.04.0007 |
|
| Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam pengumpulan sampah | Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengumpulan sampah di wilayah pesisir dan laut | kegiatan | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun. | Kelautan | |
| 01.02.0007 |
|
| Jumlah kehadiran Bakamla RI dalam forum-forum internasional yang tercantum dalam Jaknas KKPH | Jumlah kehadiran Bakamla dalam forum internasional Jaknas KKPH | kegiatan | BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 04.02.0056 |
|
| Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia | Jumlah kejadian bencana alam menurut jenisnya, yaitu: banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan angin (cuaca ekstrem) Note: banyaknya/jumlah bencana alam yang disajikan menurut jenisnya dan... | kali | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Sosial | ||
| 04.01.052 |
|
| Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan | Jumlah kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut... | kejadian | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.03.007 |
|
| Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset; | a. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi dan inovasi hasil olah pikir manusia (dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) yang memiliki nilai ekonomi dan... | Orang | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.03.0063 |
|
| Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan oleh Universitas/Kampus | Jumlah permohonan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual (paten, hak cipta, desain industri, merek, dan bentuk KI lainnya) yang diajukan oleh universitas/perguruan tinggi negeri dan swasta di... | Jumlah | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 06.03.0062 |
|
| Jumlah Kekayaan Intelektual yang Telah Dikomersialisasikan | Jumlah paten, merek, desain industri, atau hak cipta yang telah dimanfaatkan secara komersial melalui lisensi atau kerja sama usaha dengan industri | Jumlah | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 02.06.001 |
|
| Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi | Jumlah kelembagaan ekonomi yang terdiri dari kelompok atau organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Fasilitasi ini... | lembaga | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.03.0010 |
|
| Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari pemerintah atau instansi terkait. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang dibentuk... | lembaga | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.06.0001 |
|
| Jumlah Kelembagaan Nelayan Terfasilitasi | Jumlah kelompok atau organisasi nelayan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.06.0002 |
|
| Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan Terfasilitasi | Jumlah kelompok atau organisasi pembudidaya ikan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 07.04.0008 |
|
| Jumlah Kelembagaan Petambak Garam Terfasilitasi | Jumlah kelompok atau organisasi petambak garam yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 07.05.033 |
|
| Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pemerintah atau instansi terkait dalam rangka konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Pembinaan ini mencakup... | kelompok masyarakat | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 04.02.006 |
|
| Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan | Indikator ini mengukur jumlah keluarga miskin yang menerima perlindungan sosial dan berhasil keluar dari kategori miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait... | keluarga | KEMENTERIAN SOSIAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000545 - Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Sosial | |
| 03.07.0007 |
|
| Jumlah kematian anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) | Jumlah anak yang meninggal pada rentang usia 0 hingga 59 bulan dalam periode tertentu.? | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian Balita | Kependudukan | |
| 03.07.0008 |
|
| Jumlah kematian bayi usia | Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dalam periode waktu tertentu | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup." | Kependudukan | |
| 04.01.0059 |
|
| Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JK | Jumlah bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan pada periode tertentu. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.03.0016 |
|
| Jumlah kematian ibu terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifas | Jumlah perempuan yang meninggal akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau insiden yang tidak... | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 2a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Indikator SIPD: 000010 - Angka Kematian Ibu (AKI) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.02.069.001 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Jumlah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Instansi | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 04.02.0005 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Persentase Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis mengenai perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT | Instansi | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Sosial | ||
| 09.06.0018 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang Kompeten | Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten sesuai standar teknis pengadaan barang/jasa. | Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 09.06.0019 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 | Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan tingkat kematangan (maturitas) minimal Level 3 (Proaktif). | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 03.03.0013 |
|
| Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Uji Tipe | Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yaitu sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau... | Unit | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | 24420004 | Terbuka | Jenis Kendaraan; Nasional | TAHUNAN | Transportasi | |
| 03.03.052 |
|
| Jumlah Kendaraan yang Diangkut oleh Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Penyeberangan Komersial dan Lintas Penyeberangan Perintis | Indikator yang menunjukkan jumlah kendaraan yang diangkut oleh angkutan penyeberangan pada lintas komersial dan nonkomersial tiap tahunnya. | juta kendaraan | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.05.0052 |
|
| Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota | Jumlah kepala desa berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota | Orang | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | jenis kelamin dan kabupaten/kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 04.03.0017 |
|
| Jumlah Kepala Desa Perempuan (JPDPerempuan) | Jumlah individu perempuan yang menjabat sebagai kepala desa dalam suatu wilayah dan periode tertentu. | Orang | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan |
Showing 701-750 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183481 | 03.02.0012 |
|
| Data Penilaian Kinerja Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Daftar Kawasan yang berdaya saing, berkembang dan mandiri. | Kawasan | - | Kawasan Transmigrasi | TAHUNAN | Transmigrasi | TERSEDIA | ||
| 183482 | 05.03.0015 |
|
| Data perda/perkada berperspektif HAM | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HUKUM | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peraturan yang berperspektif HAM | Jumlah | - | Nasional | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | ||
| 183483 | 09.03.0003 |
|
| Data preservasi jalan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Preservasi | serangkaian kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan—baik korektif, preventif, rehabilitasi, maupun rekonstruksi—dengan tujuan mempertahankan agar jalan... | Jumlah | - | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183484 | 04.01.0004 |
|
| Data Provinsi yang tidak memiliki Fasilitas Kesehatan sesuai standar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Pusat Data dan Teknologi Informasi | data yang mencatat daerah provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan minimal sesuai acuan standar nasional | Jumlah | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183485 |
|
| Data Psikolog yang Terdaftar sebagai Nakes di Daerah | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan Kesehatan | Data psikolog yang terdaftar di UPTD, fasyankes, ataupun lembaga lainnya yang terdaftar sebagai tenaga kesehatan dibawah kementerian kesehatan | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | |||
| 183486 | 02.08.0001 |
|
| Data Realisasi Investasi di KPBPB Sabang | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) | Unit PTSP BPKS | Data Terkait Realisasi Investasi yang ada di KPBPB Sabang | rupiah | - | Data Investasi | TAHUNAN | Investasi | TERSEDIA | ||
| 183487 | 03.03.0001 |
|
| Data Realisasi Penerimaan Pajak (Endorsement) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) | Unit Manajemen Pelabuhan BPKS | Data Berupa Jumlah Kunjungan Kapal Pesiar yang Berlabuh di Sabang | Statistik | - | Jumlah Kunjungan | SEMESTERAN | Transportasi | TERSEDIA | ||
| 183488 | 09.02.0107 |
|
| Data Rekapitulasi BLUD | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH | Data sebaran BLUD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, Narahubung | - | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183489 | 09.02.0106 |
|
| Data Rekapitulasi BUMD | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH | Data sebaran BUMD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Narahubung | - | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183490 | 09.05.0036 |
|
| Data Rekapitulasi PTNBH | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | Data sebaran PTNBH di Indonesia berdasarkan klasifikasi , Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, Narahubung | instansi | - | Nasional, Provinsi/Kab/Kota | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | TERSEDIA |
Showing 141-150 of 4,146 items.