(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.040 |
|
| Jumlah kabupaten/kota sehat | Kabupaten/kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS) | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.01.011 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT | Jumlah Kab/Kot yang melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal | kab/kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 04.01.041 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM | Kab/kota yang menyelenggarakan skrining, konseling dalam rangka UBM di minimal 50% Puskesmas | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 07.05.0023 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemantauan efluen (JKE_Pemantauan) | Jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan pemantauan kualitas efluen pada IPLT dan IPAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Lingkungan Hidup | |
| 04.01.042 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60% | Kab/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini DM meliputi pengukuran BB, TB, GDS, IMT dan lingkar perut, paling kurang 80% populasi usia ≥ 15 tahun di UKBM dan FKTP. Capaian ≥ 90% populasi = 1... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0055 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Memenuhi 4 dari 5 Kriteria Pengendalian KLB/Wabah | Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi setidaknya 4 dari 5 indikator komposit yang ditetapkan dalam pengendalian KLB/wabah. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.01.012 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik | Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawa | kab/kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | kabupaten/ kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.09-Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa Lokasi Prioritas: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Rembang (Jawa Tengah); Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon); Kab. Serang, Kab. Tangerang (Banten); dan Jakarta Utara. Deskripsi: Peran strategis kabupaten/kota di pesisir utara Jawa (Pantura), yang berkontribusi sekitar 34% terhadap PDB Indonesia (2023) dan mencakup 5 wilayah aglomerasi utama. Meskipun vital, kawasan ini menghadapi tantangan multidimensi: defisit air baku di Pulau Jawa (5,6 miliar m³/tahun) dengan akses air minum jaringan perpipaan baru 30%. Terjadi laju penurunan tanah (land subsidence) 5-20 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah berlebih, yang meningkatkan risiko banjir rob. Masalah lainnya meliputi 105,9 km garis pantai kritis akibat abrasi, tingginya sedimentasi di muara, serta kualitas air sungai yang buruk (hanya 14% dari 720 sampel yang memenuhi baku mutu). Sasaran utama program ini adalah meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air serta meningkatkan layanan air minum dan sanitasi di wilayah Pantura Jawa. | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.013 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik | Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja. | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 04.01.044 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta | Kab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus baru kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | 10410034 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000112 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. | Kesehatan |
| 04.01.045 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria | Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | 10410036 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000109 - Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria. | Kesehatan |
| 04.01.046 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Rabies | Kabupaten/Kota yang tidak ada kematian akibat Rabies pada manusia atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhir | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.048 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim | Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim: • cakupan imunisasi HPV 90% • skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya pengobatan lesi pra kanker 90%. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.049 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan jumlah kabupaten atau kota yang secara resmi telah mengadopsi dan mendeklarasikan pelaksanaan... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.050 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring melalui dashboard Kemkes | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.01.0053 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan PAUD-HI (𝑎) | Jumlah kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan program PAUD-HI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam RAN PAUD-HI. | kab/kota | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 03.01.015 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik | Kabupaten/Kota yang besaran tarif/retribusi untuk jasa pelayanan air limbah domestik yang telah ditetapkan melalui peraturan | kab/kota | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.05.029 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air | Jumlah kabupaten atau kota yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air. IRLH sektor air menilai respons dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya... | kab/kota | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas. | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.030 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahan | Pemantauan hutan dan deforestasi dilakukan pada seluruh daratan Indonesia baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan | kab/kota | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.031 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udara | Jumlah kab/kota yang melaksanakan program pengendalian pencemaran udara | kab/kota | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 03.01.016 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan | Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan bukti keandalan sebuah bangunan melalui penerbitan PBG dan SLF. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada... | kab/kota | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.01.0056 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan | Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan dengan Kriteria sbb: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan... | kab/kota | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.051 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR | Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 80%. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.03.008 |
|
| Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan | Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembanguna adalah jumlah kab/kota yang telah melibatkan Forum Anak/Kelompok Anak untuk berperan sebagai Pelopor dan Pelapor... | kab/kota | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 07.05.0024 |
|
| Jumlah Kadar Karbon dalam lapisan gambut | Jumlah karbon yang tersimpan dalam lapisan gambut, penting untuk penyerapan emisi gas rumah kaca | ton karbon per hektar (tc/ha) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONAL | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 01.01.0006 |
|
| Jumlah Kader Bela Negara yang Terbentuk | Jumlah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti program PKBN dan dinyatakan sebagai Kader Bela Negara. Reff:... | Orang | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 06.01.0054 |
|
| Jumlah kader pengawas pemilu yang mengikuti pendidikan pemilu partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu RI | Jumlah individu yang mengikuti program SKPP yang diadakan oleh Bawaslu di tingkat nasional. | Orang | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.01.011 |
|
| Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif | Kader pengawas pemilu yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/Kota | Orang | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 03.03.0011 |
|
| Jumlah Kapal yang Datang dan Pergi di Pelabuhan | Total kapal yang dihitung dalam periode tertentu. | Unit | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Pelabuhan Laut; Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 05.02.0005 |
|
| Jumlah Kapasitas Patroli Keamanan Laut | Unit/kapasitas patroli K/L untuk keamanan laut | kegiatan | BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.02.0006 |
|
| Jumlah Kapasitas Pemantauan keamanan laut | Jumlah unit/kapsitas stasiun sistem pemantauan | Jumlah Radar | BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.01.0212 |
|
| Jumlah Kapasitas Penghuni (Tahanan dan Narapidana) di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia | Daya tampung maksimum yang secara resmi ditetapkan bagi suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk menampung tahanan dan narapidana, berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana hunian,... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, Bulanan | BULANAN | Hukum | ||
| 03.03.0012 |
|
| Jumlah Kapasitas Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel | Jumlah maksimum penumpang yang dapat diangkut oleh satu unit sarana angkutan umum berbasis rel dalam satu perjalanan. | penumpang per sarana | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 02.01.0007 |
|
| Jumlah Kapasitas Potensial Produksi Produk Olahan Rumput Laut | Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan rumput laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal. | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Industri | |
| 03.01.017 |
|
| Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air... | meter kubik per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000069 - Kapasitas Air Baku | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.0007 |
|
| Jumlah Kapasitas Produksi Instalasi Pengolahan Air Bersih Batam | Kapasitas sistem penyediaan air minum yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan serta bukan jaringan perpipaan di Batam | liter per detik | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) | Prioritas | STATISTIK | - | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | BULANAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Pekerjaan Umum | |
| 02.01.0008 |
|
| Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Industri Pengolahan Hasil Laut | Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan hasil laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal. | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan." | Industri | |
| 02.01.0009 |
|
| Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Kelapa dan Turunannya | Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan kelapa jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal. | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional. | Industri | |
| 02.01.0010 |
|
| Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Logam Dasar Besi dan Baja | Jumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri logam dasar jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal. | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 05.02.016 |
|
| Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan | Total kapasitas yang dimiliki oleh pusat pendidikan khusus untuk Polisi Wanita (Polwan), yaitu jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dan dididik dalam satu periode pendidikan di Sekolah... | Orang | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 08.02.005 |
|
| Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional | Banyaknya karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional yang mempunyai reputasi baik. Rekognisi adalah meraih pengakuan resmi dari institusi ajang, dan tidak tertutup... | karya | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Seni Budaya MTN | TAHUNAN | Kebudayaan | ||
| 02.09.0073 |
|
| Jumlah Karyawan Koperasi | Jumlah Karyawan Koperasi adalah total karyawan pada koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan telah... | orang | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 04.01.0267 |
|
| Jumlah Kasus Diare | Jumlah kasus diare | kasus | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 05.02.017 |
|
| Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan | Konsep:Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... | kasus | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | 10810016 | Terbuka | Tingkat Organisasi Kepolisian | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000298 - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir | Keamanan |
| 04.01.0057 |
|
| Jumlah Kasus Kusta Baru Tanpa Disabilitas (Disabilitas Tingkat 0) | Jumlah individu yang didiagnosis kusta dalam periode tertentu dan tidak mengalami disabilitas akibat penyakit tersebut (disabilitas tingkat 0). | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional. | Kesehatan | |
| 05.02.0007 |
|
| Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan: | Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang telah mencapai penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun alternatif penyelesaian lainnya. | jumlah kasus | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | DIREKTORAT & POLDA JAJARAN | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05.01.0175 |
|
| Jumlah Kasus Pelanggaran Kekayaan Intelektual | Jumlah laporan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan terkait pelanggaran kekayaan intelektual. | Kasus | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.04.0003 |
|
| Jumlah Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik | Jumlah kasus yang ditangani Dewan Pers terkait dengan pemberitaan jurnalistik (Berita yang tidak berimbang, tidaak ada konfirmasi, beropini, menghakimi, dll),perilaku wartawan (indikasi adanya dugan... | jumlah kasus | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri. | Komunikasi | |
| 07.03.0003 |
|
| Jumlah Kasus Pengamanan Kawasan Hutan | Jumlah insiden atau peristiwa yang terkait dengan ancaman atau gangguan terhadap kawasan hutan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang | unit kasus | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 07.03.004 |
|
| Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) | Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua... | kasus | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | 31010044 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000293 - Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL | Kehutanan |
| 03.06.0003 |
|
| Jumlah kasus pertanahan masuk dari tahun 2024 s.d. tahun berjalan | Total kasus pertanahan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN untuk ditangani dalam periode dari tahun 2024 hingga tahun berjalan. | kasus | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanahan |
Showing 651-700 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183471 | 02.09.0003 |
|
| Data Koperasi Merah Putih aktif di Indonesia menurut Kabupaten/Kota | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOPERASI | Asdep Pengelolaan Data | Jumlah Koperasi merah putih di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten Kota | Unit | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | TERSEDIA | ||
| 183472 | 02.09.0004 |
|
| Data Koperasi Terdaftar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOPERASI | Asdep Pengelolaan Data | Kumpulan data yang mencakup informasi mengenai nama-nama koperasi yang telah terdaftar secara resmi, beserta alamat dan, jika tersedia, titik koordinat geografisnya. | Unit | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | TERSEDIA | ||
| 183473 | 04.02.0001 |
|
| Data Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN GIZI NASIONAL | Pusat Data dan Sisitem Informasi | Data spasial yang menunjukkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) | Titik Lokasi Geografis (lintang, bujur) | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan | TAHUNAN | Sosial | TERSEDIA | ||
| 183474 | 03.07.0068 |
|
| Data NIK | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Data nama lengkap dan NIK untuk identifikasi wartawan | - | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183475 | 09.02.044 |
|
| Data Nilai Realisasi Belanja dan Penerimaan PNBP BPKS | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) | Biro Keuangan BPKS | Data Terkait Nilai Realisasi PNBP BPKS | rupiah | - | Nilai Realisasi Penerimaan PNBP | SEMESTERAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183476 | 02.02.0097 |
|
| Data pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota. | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Data pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota. | Pelaku Usaha | - | Provinsi; Kabupaten/Kota; Bidang Usaha | TAHUNAN | Perdagangan | TERSEDIA | ||
| 183477 | 05.01.0178 |
|
| Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi oleh Kementerian Hukum | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HUKUM | Badan Pembinaan Hukum Nasional | Jumlah pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi oleh Kementerian Hukum | Jumlah | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183478 | 03.02.0013 |
|
| Data penempatan transmigran di satuan permukiman transmigrasi perdasarkan tahun penempatan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi | Daftar transmigran yang ditempatkan di satuan permukiman transmigrasi per tahun. | KK | - | Lokasi | TAHUNAN | Transmigrasi | TERSEDIA | ||
| 183479 | 10.03.0005 |
|
| Data Pengamatan Global Navigation Satellite System pada stasiun CORS | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sistem Referensi Geospasial | Data pengamatan GNSS pada stasiun Continuously Operating Reference Stations (CORS) dalam format RINEX ASCII (.*YYo, .*YYn) dengan interval pengamatan 30 detik. | interval 30 detik | - | titik | HARIAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183480 | 10.03.0006 |
|
| Data Pengamatan Pasang Surut | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Direktorat Sistem Referensi Geospasial | Data ketinggian muka laut hasil pengamatan pada stasiun pasang surut permanen yang sudah tervalidasi. | 60 menit | - | titik | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA |
Showing 131-140 of 4,146 items.