(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.0005 |
|
| Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang disampaikan | Jumlah keseluruhan gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang diajukan oleh Indonesia dalam kerja sama ASEAN dan multilateral dalam periode tertentu. | rekomendasi | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Internasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 01.02.0006 |
|
| Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang diterima | Jumlah gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia dan berhasil dicatat, dicantumkan, atau disepakati dalam dokumen resmi pertemuan forum ASEAN dan multilateral | rekomendasi | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Internasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 02.11.003 |
|
| Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark | Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark digunakan untuk mengukur jumlah taman bumi (geopark) di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi atau... | unit | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pariwisata | |
| 06.01.0042 |
|
| Jumlah GTK Profesional (ΣGTKProfesional) | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV serta memiliki sertifikat pendidik. | individu (guru dan tenaga kependidikan) | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0043 |
|
| Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | Jumlah guru agama yang telah memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0044 |
|
| Jumlah guru dan tenaga kependidikan | Total guru dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan formal dan nonformal. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310060 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.0045 |
|
| Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik | Definisi: Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310060 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.0046 |
|
| Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Dibutuhkan | Jumlah ideal guru pendidikan agama yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan, yang mempertimbangkan jumlah siswa, jumlah kelas/rombongan belajar, dan alokasi jam pelajaran agama per minggu. | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0047 |
|
| Jumlah Guru Pendidikan Agama yang Tersedia | Jumlah guru pendidikan agama yang saat ini ada dan aktif mengajar di satuan pendidikan tersebut. | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0048 |
|
| Jumlah guru per jenjang pendidikan | Jumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310060 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Pendidikan |
| 06.01.0049 |
|
| Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310060 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Pendidikan |
| 06.01.0050 |
|
| Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Pendidikan | |
| 06.01.0051 |
|
| Jumlah hari kehadiran siswa/santri dalam pemberian makanan bergizi | Jumlah total hari kehadiran semua siswa dan santri selama program makan bergizi gratis berlangsung. | hari | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0052 |
|
| Jumlah hari pemberian makanan bergizi yang dijadwalkan untuk seluruh siswa/santri | Jumlah total hari yang dijadwalkan untuk pemberian makanan bergizi gratis kepada seluruh siswa dan santri. | hari | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 02.10.0121 |
|
| Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) UMKM | Pertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Mikro mencakup Modal Usaha paling banyak... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0120 |
|
| Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha Kecil | Pertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Kecil mencakup Modal Usaha Rp 1-5 Miliar... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0119 |
|
| Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha Menengah | Pertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Menengah mencakup modal usaha Rp 5-10... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0118 |
|
| Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha Mikro | Pertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Mikro mencakup Modal Usaha paling banyak... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 10.04.0003 |
|
| Jumlah Himpunan Keputusan DPD RI | Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi,... | Dokumen | DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Prioritas | STATISTIK | 10810014 | Terbuka | [10820004] Jenis Dokumen Hukum; | TAHUNAN | Dukung Lainnya | |
| 06.03.003 |
|
| Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk | Jumlah hub iptek dan inovasi (Iptekin) di kementerian/lembaga (K/L) yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk adalah jumlah pusat atau platform kolaboratif yang didirikan dalam kementerian/lembaga... | lembaga | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Program: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi. | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | |
| 06.03.004 |
|
| Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN | Hub tematik adalah suatu platform atau pusat kolaborasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan di sekitar tema tertentu yang memiliki fokus... | lembaga | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Program: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi. | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | |
| 04.01.0037 |
|
| Jumlah ibu hamil dengan IMT pra-hamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m² | Indeks Massa Tubuh (IMT) | individu | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.01.0038 |
|
| Jumlah ibu hamil dengan LILA kurang dari 23,5 cm | lingkar lengan atas (LILA) | individu | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.01.0269 |
|
| Jumlah ibu hamil diukur IMT/LILA | Jumlah ibu hamil diukur IMT/LILA | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0268 |
|
| Jumlah ibu hamil teridentifikasi KEK | Jumlah ibu hamil teridentifikasi KEK | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0039 |
|
| Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahun | Jumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan antenatal minimal enam kali dengan distribusi kunjungan sesuai standar selama periode satu tahun. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.01.0040 |
|
| Jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar adalah jumlah ibu hamil yang menerima bantuan pangan bergizi dari pemerintah yang disalurkan melalui program seperti... | hari | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0041 |
|
| Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | Ibu hamil yang menerima semua 12 tindakan standar selama masa kehamilan | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil" | Kesehatan | |
| 04.01.0042 |
|
| Jumlah Ibu Menyusui yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi | Jumlah ibu menyusui yang menerima bantuan makanan bergizi dari program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | individu | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0043 |
|
| Jumlah Ibu Nifas Sasaran | Jumlah total ibu nifas yang menjadi target pelayanan dalam periode tertentu. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.01.0044 |
|
| Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai Standar | Jumlah ibu nifas yang menerima semua kunjungan nifas sesuai jadwal dan standar pelayanan. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 07.01.0017 |
|
| Jumlah Impor Batubara | Banyaknya batubara yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar Indonesia | Ton | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | ||
| 07.02.0095 |
|
| Jumlah Impor Listrik | Jumlah listrik yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar Indonesia | GWh | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0094 |
|
| Jumlah Impor LPG | Banyaknya produk migas yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar Indonesia | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per provinsi | Energi | |
| 07.02.0093 |
|
| Jumlah Impor Minyak Mentah | Banyaknya minyak mentah yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar Indonesia | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 07.02.0092 |
|
| Jumlah Impor Produk Kilang | Jumlah produk yang diimpor atau dibeli dari luar negeri yang merupakan produk dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas Bumi | Ribu KL | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Memb | Energi | |
| 04.01.0045 |
|
| Jumlah individu dengan diabetes yang diperiksa kadar gula darahnya | Jumlah individu dengan diabetes yang telah menjalani pemeriksaan kadar gula darah (HbA1c, gula darah preprandial, atau gula darah 2PP) pada kunjungan klinis terakhir. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0046 |
|
| Jumlah individu dengan diabetes yang mencapai kontrol glikemik sesuai target | Jumlah individu dengan diabetes yang pada kunjungan klinis terakhir memiliki nilai HbA1c < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80–130 mg/dL atau gula darah 2 jam postprandial (2PP) kapiler < 180... | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 09.04.0001 |
|
| Jumlah Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (JITG) | Jumlah individu yang memiliki telepon genggam, termasuk smartphone, yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui jaringan seluler atau nirkabel. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Komunikasi | |
| 07.05.023 |
|
| Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah | Mengukur jumlah industri dan/atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut dengan kualitas yang sesuai atau lebih baik dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu air... | industri/ usaha | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02.01.003 |
|
| Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya | Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya... | industri | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07.05.024 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara | Mengukur jumlah industri yang emisi udaranya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu emisi adalah batas maksimum zat pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan dari... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.025 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut | Jumlah industri yang memenuhi kreiteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.026 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) | Mengukur jumlah industri, khususnya di sektor pertambangan, yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan akibat kegiatan... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.027 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu | Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas. | Lingkungan Hidup | |
| 04.01.027 |
|
| Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi | Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat... | kasus perseratus ribu penduduk | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000106 - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. | Kesehatan | |
| 06.02.0010 |
|
| Jumlah informasi jabatan hijau yang disusun | Informasi jabatan adalah catatan atas sekumpulan fakta atau deskripsi (data jabatan hijau) berupa tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan kondisi atau... | Dokumen | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.03.005 |
|
| Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun | a. Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibangun mengacu pada jumlah fasilitas fisik yang secara strategis dibangun dan dikembangkan (termasuk infrastruktur dan fasilitas yang... | infrastruktur | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 03.03.0009 |
|
| Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan sesuai Standar Minimum Kebutuhan | Total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) sesuai standar minimum... | Unit | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Satuan Kerja | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.0010 |
|
| Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan yang Dimiliki | Total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang dimiliki | Unit | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Satuan Kerja | TAHUNAN | Transportasi |
Showing 551-600 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183451 | 09.02.0108 |
|
| Data APBDes | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | Data perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa... | rupiah | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183452 | 09.06.0118 |
|
| Data ASN meliputi Jumlah ASN, Jenis Jabatan, Pendidikan, dan Sebaran Wilayah | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN | Data agregat kepegawaian ASN pusat dan daerah | Orang | - | Nasional, Provinsi | SEMESTERAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183453 | 07.02.0047 |
|
| Data bauran energi nasional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Sekretariat Jenderal | Komposisi persentase penggunaan sumber energi dalam total konsumsi atau kapasitas energi nasional dalam satu periode tertentu. | Persen | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 183454 | 03.05.0026 |
|
| Data Bumdes/Bumdesma | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal | Data sebaran Bumdes/Bumdesma di Indonesia berdasarkan Provinsi/Kab/Kota | instansi | - | Nasional, Sektor | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | TERSEDIA | |
| 183455 | 03.07.0064 |
|
| Data Demografi Kependudukan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Data Demografi Kependudukan adalah berupa jumlah penduduk jenis kelamin umur pendidikan pendapatan pekerjaan | Jumlah | - | Kota Batam dan Kepulauan Riau | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183456 | 07.02.0111 |
|
| Data elektrifikasi (teraliri listrik selama 24 jam penuh) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Metrik yang menunjukkan jumlah atau persentase rumah tangga, desa, atau area tertentu yang memiliki akses ke pasokan listrik kontinual tanpa pemadaman signifikan, selama 24 jam per hari dalam kurun... | persentase | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 183457 |
|
| Data Fasyankes yang Mampu Tatalaksana | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Data Rumah sakit dan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki tenaga SDM dan mampu melakukan tata laksana penanganan kasus kekerasan | puskesmas | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||||
| 183458 | 02.02.0077 |
|
| Data izin NPB dan Nomor Registrasi Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU | Nomor Pendaftaran Barang (NPB) - Sebagai instrumen ketertelusuran mutu (syarat edar barang) - NPB wajib dicantumkan pada barang dan/atau kemasan serta dokumen pemberitahuan pabean impor barang... | Perizinan | - | BULANAN | Perdagangan | TERSEDIA | |||
| 183459 | 09.06.0117 |
|
| Data JFT Analis HAM setiap K/L/PD | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN | Jumlah JFT Analis HAM yang ada di setiap daerah | Jumlah | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183460 | 09.06.0107 |
|
| Data Jumlah ASN Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Jabatan Fungsional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Diperlukan adanya rincian data jabatan fungsional di Daerah yang dibutuhkan untuk penentuan arah kebijakan pengembangan SDM Daerah yang lebih tepat dan berkesesuaian dengan jabatan fungsional yang... | Orang | - | Kabupaten/Kota | SEMESTERAN | Aparatur Negara | TERSEDIA |
Showing 111-120 of 4,146 items.