(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.0003 |
|
| Jumlah Desa Rawan Bencana | Jumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana. | desa | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelas Rawan | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 01.01.0005 |
|
| Jumlah Desa Tematik Berketahanan Bencana | Jumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana. | desa/kelurahan | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | TAHUNAN | Pertahanan | ||
| 03.05.005 |
|
| Jumlah Desa Tertinggal | Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan... | desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | 32010034 | Terbuka | Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000222 - Jumlah desa tertinggal | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal |
| 03.05.0006 |
|
| Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas | Merupakan jumlah desa yang dikategorikan sebagai "tertinggal" atau "sangat tertinggal" berdasarkan kriteria tertentu, yang berada di 204 kecamatan perbatasan prioritas. Kriteria desa tertinggal dan... | jumlah desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 02.11.006 |
|
| Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan | Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat... | lokasi/destinasi/desa | KEMENTERIAN PARIWISATA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000265 - Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development | Pariwisata | |
| 03.05.0007 |
|
| Jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan skala perdesaan | Puskesmas Pembantu (Pustu): Jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): Upaya... | desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 03.05.007 |
|
| Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital | Sistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Desa | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.03.0014 |
|
| Jumlah desa yang menerapkan layanan digital SIDEKA-NG | Jumlah desa yang telah mengimplementasikan layanan berbasis digital, seperti penggunaan situs web resmi untuk administrasi, publikasi informasi dan layanan masyarakat | jumlah desa | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | jumlah desa berdasarkan penggunaan aplikasi Sideka-NG | TAHUNAN | Informasi | ||
| 03.05.010 |
|
| Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa | Kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis. Bidang yang dapat dikerjasamakan meliputi: kerjasama peningkatan daya saing perekonomian... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Desa | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000660 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa | Dalam Negeri | |
| 09.03.0015 |
|
| Jumlah Desa/Kelurahan yang Terjangkau ODP per Kecamatan | Jumlah desa atau kelurahan dalam sebuah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan fiber optik melalui ODP | jumlah desa/kelurahan | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 04.01.0031 |
|
| Jumlah dokter spesialis teregistrasi | Jumlah dokter spesialis yang telah teregistrasi secara resmi dan memiliki izin praktik di Indonesia | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan | |
| 01.02.0004 |
|
| Jumlah Dokumen IM yang Selesai Proses Reviu Komite OECD | Jumlah dokumen Initial Memorandum yang telah melalui proses reviu oleh Komite OECD dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri. | Dokumen | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 07.04.0006 |
|
| Jumlah Dokumen Materi Teknis yang Disusun pada Tahun Tertentu | Jumlah dokumen materi teknis yang berhasil disusun dan diselesaikan dalam satu tahun terkait dengan penataan ruang laut dan zonasi pesisir. Dokumen-dokumen ini mencakup kajian teknis, perencanaan... | Jumlah Dokumen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | ||
| 07.05.019 |
|
| Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol/Kebijakan Turunannya di Indonesia merupakan cara untuk mengukur jumlah dokumen yang disusun untuk... | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0019 |
|
| Jumlah Dokumen Penerapan Ekolabel (JDPE) | Total dokumen penerapan ekolabel dalam berbagai kategori produk atau jasa yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.020 |
|
| Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Label ramah lingkungan (Ekolabel) adalah logo / label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.Ekolabel merupakan... | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Dokumen Ekolabel | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 06.01.0036 |
|
| Jumlah Dosen | Jumlah tenaga pengajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdaftar secara resmi dan aktif dalam kegiatan akademik | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0037 |
|
| Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 | Jumlah dosen yang memiliki gelar Doktor (S3) atau setara, baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0038 |
|
| Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (STEM) | Merupakan jumlah dosen yang memiliki gelar doktor (S3) dan mengajar di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 di bidang STEM... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0039 |
|
| Jumlah dosen dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar | Lektor: Jabatan akademik kedua dalam karier akademik dosen, setingkat lebih tinggi dari Asisten Ahli. Lektor Kepala: Jabatan akademik ketiga, setingkat lebih tinggi dari Lektor. Guru Besar... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Jabatan Akademik | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0040 |
|
| Jumlah Dosen Terdaftar | Total jumlah dosen yang terdaftar sebagai tenaga pengajar tetap atau tidak tetap di perguruan tinggi, baik yang memiliki sertifikat dosen maupun yang belum. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Ikatan Kerja | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0041 |
|
| Jumlah Dosen Terdaftar yang Memiliki Sertifikat Dosen | Jumlah dosen yang telah memenuhi persyaratan dan lulus dalam proses Sertifikasi Dosen (Serdos) serta memperoleh Sertifikat Pendidik. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.013 |
|
| Jumlah dosen yang mengikuti progam peningkatan kapasitas | Indikator ini mengukur jumlah dosen di perguruan tinggi (akademik maupun vokasi) yang terlibat dalam program peningkatan kapasitas profesional yang mencakup pelatihan, sertifikasi, kursus, workshop,... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Bentuk Pendidikan | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0311 |
|
| Jumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknya | Jumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknya | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 07.01.0012 |
|
| Jumlah Ekspor Batubara | Banyaknya batubara yang dijual keluar negeri | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pemegang izin memberikan laporan | Pertambangan | |
| 02.02.0005 |
|
| Jumlah Ekspor Berbasis SDA yang Diolah per kode HS 6 digit Indonesia | Total jumlah produk yang diekspor yang berasal dari SDA dengan kode HS 6 digit dan telah melalui proses pengolahan. | Unit | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 07.02.0100 |
|
| Jumlah Ekspor Biodiesel | Banyaknya BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel yang dijual ke Badan Usaha luar negeri | Ribu KL | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Badan Usaha tiap daerah melaporkan jumlah ekspor | Energi | |
| 07.02.0099 |
|
| Jumlah Ekspor LNG | Jumlah gas bumi yang telah dicairkan menjadi LNG dari pasokan domestik untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0098 |
|
| Jumlah Ekspor LPG | Banyaknya LPG yang dijual ke Badan Usaha luar negeri | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per provinsi | Energi | |
| 07.02.0097 |
|
| Jumlah Ekspor Minyak Mentah | Banyaknya minyak mentah yang dijual keluar negeri dalam satuan volume | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Membutuhkan konfirmasi data provinsi | Energi | |
| 07.02.0096 |
|
| Jumlah Ekspor Produk Kilang | Banyaknya produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas Bumi yang dijual ke luar negeri | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 03.01.009 |
|
| Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun | Banyaknya tampungan air skala kecil seperti situ dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0006 |
|
| Jumlah Embung yang Telah Dibangun | Total jumlah embung (waduk kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.05.021 |
|
| Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010040 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000270 - Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun | Lingkungan Hidup |
| 02.01.0005 |
|
| Jumlah Emisi Tahun Dasar | Jumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun referensi (misalnya, 2010 atau 2020) | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.0006 |
|
| Jumlah Emisi Tahun Pelaporan | Jumlah total emisi GRK dari sektor industri pada tahun pelaporan | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07.05.0020 |
|
| Jumlah Entitas yang Taat (JET) | Jumlah entitas (misalnya, perusahaan, organisasi, atau individu) yang memenuhi semua ketentuan dan peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu. | entitas | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0032 |
|
| Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun | Estimasi jumlah individu usia 15 tahun ke atas yang menderita hipertensi di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Kesehatan | |
| 04.01.0033 |
|
| Jumlah faktor risiko yang dikendalikan | Jumlah faktor risiko penyakit yang telah ditindaklanjuti atau dikendalikan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku setelah terdeteksi. | kasus | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0034 |
|
| Jumlah faktor risiko yang ditemukan | Total jumlah faktor risiko penyakit yang terdeteksi pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan selama pemeriksaan di pintu masuk negara. | kasus | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 07.05.022 |
|
| Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola | Indikator ini mengacu kepada jumlah fasilitas yang melakukan kegiatan pra pengolahan limbah radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. Prapengolahan limbah radioaktif meliputi: 1. kegiatan... | fasilitas | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | Prioritas | STATISTIK | - | Jumlah Fasilitas | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 06.02.0118 |
|
| Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah | Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan dan/atau Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Penempatan Pemerintah merupakan Jumlah layanan fasilitasi kepulangan dan/atau rehabilitasi yang... | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0119 |
|
| Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal | Jumlah Fasilitasi Layanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Berdasarkan Daerah Asal merupakan jumlah fasilitasi layanan kepulangan dan/atau rehabilitasi yang diberikan kepada Pekerja... | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Waktu, Wilayah:Nasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.005 |
|
| Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi | Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah... | layanan | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Jabatan | BULANAN | Indikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi | Ketenagakerjaan | |
| 04.01.0035 |
|
| Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja | Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan yang memiliki dokter atau dokter spesialis dengan kompetensi dalam tatalaksana penyakit akibat kerja, diperoleh melalui pendidikan formal... | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 08.02.004 |
|
| Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional | Banyak festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang diselenggarakan dan didukung Kementerian/Lembaga (seperti: Kemendikbudristek dan Kemenparekraf) maupun masyarakat yang memiliki jangkauan... | kegiatan | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Rangkuman permasalahan utama adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah. | Kebudayaan | |
| 05.01.0009 |
|
| Jumlah Firma yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi | banyaknya total keseluruhan firma yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di Indonesia | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020003 | Terbuka | provinsi | HARIAN | Hukum | |
| 04.01.0036 |
|
| Jumlah FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional | Jumlah Puskesmas yang menggunakan antibiotik rasional pada pengobatan penyakit ISPA non pneumonia dan diare non spesifik. Kriteria FKTP mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional adalah FKTP... | puskesmas | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 02.02.0006 |
|
| Jumlah Free Trade Agreement (FTA) yang Disepakati | FTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapuskan tarif pada barang yang diperdagangkan di antara negara-negara tersebut, namun masing-masing tetap mempertahankan... | kesepakatan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati | Perdagangan | ||
| 03.03.0008 |
|
| Jumlah Frekuensi Penerbangan | Jumlah keseluruhan penerbangan yang dijadwalkan dalam periode tertentu. | penerbangan | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi |
Showing 501-550 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183441 |
|
| Daftar satelit asing yang menyediakan layanan di indonesia | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital | Informasi terkait daftar satelit asing yang menyediakan layanan di wilayah indonesia | satelit | - | tabel | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183442 |
|
| Daftar Satelit Indonesia yang telah beroperasi | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital | Informasi terkait daftar satelit Indonesia yang telah beroperasi dan memberikan layanan di wilayah Indonesia | satelit | - | tabel | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183443 | 09.03.0002 |
|
| Daftar Tempat Penimbunan Barang Sementara | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KEUANGAN | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI | Daftar Tempat Penimbunan Barang Sementara | - | - | Kota Batam | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 183444 | 09.06.0108 |
|
| Daftar Unit Kerja/Instansi yang memperoleh predikat WBK/WBBM | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan | Unit kerja percontohan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementarian PANRB dan dinyatakan layak untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN). | unit kerja/instansi | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | |
| 183445 |
|
| Daftar Wilayah Indonesia Rawan Konflik Sosial | Non Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum | Provinsi/kabupaten yang memiliki potensi tinggi konflik sosial serta jenis konflik Jenis Konflik: Permasalahan yang berkaitan dengan Politik Ekonomi, Sosial & Budaya (POLEKSOSBUD), Perseteruan antar... | - | - | Nasional | TAHUNAN | Kewilayahan | TERSEDIA | ||
| 183446 |
|
| Dampak Penyelenggaraan Event Pendukungan Kemenpar Tahun 2025 | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PARIWISATA | Asisten Deputi Strategi Event | Laporan yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan event pariwisata, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan, mencakup analisis tentang... | - | - | Dampak Ekonomi; Dampak Sosial Budaya; Dampak Lingkungan | TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | |||
| 183447 | 04.01.0001 |
|
| Data 10 penyakit terbanyak di Rumah Sakit | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Kumpulan Data 10 penyakit terbanyak di Rumah Sakit | Jumlah | - | Kota Batam dan Kepulauan Riau | BULANAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183448 | 01.01.0001 |
|
| Data Alutsista milik TNI (AD, AU, AL) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan | total unit Alat Utama Sistem Senjata—meliputi kendaraan tempur, kapal, pesawat, rudal, dan dukungan teknis—yang dimiliki, dioperasikan, dan siap pakai di masing-masing matra | Unit | - | Matra TNI | TAHUNAN | Pertahanan | TERSEDIA | ||
| 183449 |
|
| Data Anak yang Memiliki KIA Usia 0-4 Tahun | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya | Orang | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 183450 | 09.02.0001 |
|
| Data anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPD | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Data anggaran dan realisasi belanja Pemda melalui akses SIPD | rupiah | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | HARIAN | Keuangan | TERSEDIA |
Showing 101-110 of 4,146 items.