(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.0003 |
|
| Jumlah Bendungan yang Telah Dibangun | Total jumlah bendungan yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 05.01.0216 |
|
| Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak) | Perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui Diversi | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0215 |
|
| Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJ | Perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui Restorative Justice | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0214 |
|
| Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak) | Perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui Diversi | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0213 |
|
| Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJ | Perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui Restorative Justice | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 03.03.027 |
|
| Jumlah Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas | Jumlah suatu muatan yang dimuat dan dibongkar dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari dan ke atas... | ribu ton | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Kerja PT. Pelindo; Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 06.03.002 |
|
| Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimal | BRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri... | lembaga | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Program: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi. | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | |
| 09.02.0002 |
|
| Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR) | Jumlah BUMD Air Minum yang telah menetapkan tarif yang sepenuhnya menutupi biaya operasional dan investasi. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 07.05.016 |
|
| Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik | Jumlah BUMD Air Minum/PDAM yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik (layanan sistem terpusat dan setempat) | badan usaha | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02.11.0009 |
|
| Jumlah cadangan minyak dan gas bumi | Estimasi volume sumber daya minyak bumi dan gas alam yang secara teknis dan ekonomis dapat dieksploitasi atau diekstraksi dari suatu wilayah atau lapangan energi, berdasarkan teknologi dan harga... | MMSTB | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 04.01.0030 |
|
| Jumlah Calon Pengantin yang Disaring | Jumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit. | individu | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 04.02.0002 |
|
| Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan | Jumlah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait sebelum melangsungkan pernikahan. | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | ||
| 04.02.0003 |
|
| Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra Nikah | Total jumlah calon pengantin yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | ||
| 02.02.0004 |
|
| Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang Disepakati | CEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif daripada FTA, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek lain seperti fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, persaingan, dan hak... | kesepakatan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati | Perdagangan | ||
| 05.01.0007 |
|
| Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi | banyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di Indonesia | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | 23020003 | Terbuka | Provinsi, pendaftaran, pemcatatan pendaftaran | HARIAN | Hukum | |
| 06.01.0034 |
|
| Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) | Total jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0035 |
|
| Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan | Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai nilai indeks SPM pendidikan sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan. | jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 09.01.006 |
|
| Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) | Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir "Sangat Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0008 |
|
| Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai (Prov,Kab,Kota) | Jumlah pemerintah daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID). | Daerah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.007 |
|
| Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik | Pada indikator ini ingin dilihat sejauh mana masyarakat yang terwakilkan dalam organisasi masyarkat sipil berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan... | daerah | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.008 |
|
| Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" | Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.02.018 |
|
| Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat | Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.019 |
|
| Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat | Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 01.01.0003 |
|
| Jumlah Daerah Latihan yang Siap Digunakan | Target jumlah daerah latihan yang telah memperoleh perizinan dan telah siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 09.03.0075 |
|
| Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana | Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi ancaman bencana | lokasi | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nilai Kerentanan, Tahun | TAHUNAN | Informasi | ||
| 01.01.0004 |
|
| Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang Ditangani | Jumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif dan telah menerima intervensi atau penanganan pascabencana. | jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana | TAHUNAN | Pertahanan | ||
| 03.05.003 |
|
| Jumlah daerah tertinggal | Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan... | Daerah | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | LIMA TAHUNAN | Indikator SIPD: 000223 - Jumlah daerah tertinggal | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 09.02.0003 |
|
| Jumlah Daerah yang Melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga Tahap Konstruksi | Jumlah pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang telah mencapai tahap konstruksi. Kerja sama ini dikenal sebagai... | Daerah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.01.009 |
|
| Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif | Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaan | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 04.03.0015 |
|
| Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUG | Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional. | Daerah | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 02.05.0011 |
|
| Jumlah dan jenis kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Banyaknya Jenis Kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Kejadian/Jenis Kejadian/Kasus | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 02.05.0001 |
|
| Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPH | Banyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatat | ekor, ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 09.03.0013 |
|
| Jumlah dan persebaran WNI di luar negeri | Data ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benua | Orang | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 07.05.017 |
|
| Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan Iklim | Komitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca... | rupiah | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 31010037 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000274 - Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim | Lingkungan Hidup |
| 03.01.0005 |
|
| Jumlah Danau yang Telah Dibangun | Total jumlah danau alami yang dikelola untuk fungsi tampungan air dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 05.01.0008 |
|
| Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi | Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi dari tiap Provinsi/Daerah | Dokumen | KEMENTERIAN HUKUM | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Hukum | ||
| 07.05.018 |
|
| Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi | Indikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses... | sektor | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 10.04.0025 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RI | Banyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnya | kali | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | |||
| 10.04.0026 |
|
| Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihan | Banyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan | kali | MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Dukung Lainnya | |||
| 05.02.0063 |
|
| Jumlah Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Jumlah | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 09.01.0010 |
|
| Jumlah Data Pemilih dalam DPT yang Memenuhi Syarat dan Sesuai dengan Data Kependudukan | Jumlah pemilih dalam DPT yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih serta sesuai dengan data kependudukan yang valid | individu | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah, Jenis Kelamin | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0011 |
|
| Jumlah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan | Jumlah data pemilih yang telah diperbarui dan memenuhi tiga kriteria utama: Akurat: Data mencerminkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir: Data terbaru yang mencerminkan... | Orang | KOMISI PEMILIHAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | SEMESTERAN | Dalam Negeri | ||
| 03.07.0006 |
|
| Jumlah Data Registrasi Kematian | Jumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan Hidup | Kependudukan | |
| 09.02.0004 |
|
| Jumlah Defisit APBN | Selisih antara jumlah pengeluaran negara (belanja negara) dengan penerimaan negara (penerimaan perpajakan + PNBP + hibah) dalam satu tahun anggaran. Jika pengeluaran lebih besar dari penerimaan,... | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.03.0076 |
|
| Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | Jumlah desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | jumlah desa | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 10.03.0013 |
|
| Jumlah desa dengan 100% rumah layak huni | Merupakan jumlah desa di mana seluruh rumah tangga memiliki rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal (minimal 7,2... | jumlah desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Kewilayahan | |
| 03.02.0001 |
|
| Jumlah desa di 45 kawasan transmigrasi | Total jumlah desa yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. | desa | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | tabel | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 03.02.0002 |
|
| Jumlah desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi | Jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa maju dan desa mandiri yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. | desa | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | tabel | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 03.05.0005 |
|
| Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan | Jumlah desa berstatus 'Maju' dan 'Mandiri' berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) | jumlah desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 03.05.004 |
|
| Jumlah Desa Mandiri | Jumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,... | desa | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | 32010033 | Terbuka | Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000224 - Jumlah Desa Mandiri | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal |
Showing 451-500 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183431 | 09.03.0001 |
|
| Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Menegah; Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Pusat Data dan Informasi | a. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi menegah adalah citra... | peta citra satelit | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 183432 | 05.02.004 |
|
| Clearance Rate Tindak Pidana | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | ROBINOPS BARESKRIM | Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana secara keseluruhan | persen | - | Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan Polsek | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 183433 | 05.02.005 |
|
| Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | DITTIPIDNARKOBA BARESKRIM | Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika | persen | - | DIREKTORAT & POLDA JAJARAN | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 183434 |
|
| Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | DIRGAKKUM KORLANTAS | Segmen jalan sepanjang kira-kira 500 meter yang sering terjadi kecelakaan dengan Angka Ekivalensi Kecelakaan (AEK) > 30, dihitung berdasarkan data kecelakaan selama 2 tahun | lokasi (segmen jalan) | - | lokasi (segmen jalan) | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183435 |
|
| Daftar Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Biro Umum | Daftar Barang Milik Negara (BMN) adalah catatan yang memuat seluruh barang milik negara yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Daftar ini... | Laporan | - | Berdasarkan Pengadaan BMN | BULANAN | Keuangan | TERSEDIA | |||
| 183436 |
|
| Daftar Filing Satelit Indonesia di ITU | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital | Informasi terkait daftar filing satelit yang didaftarkan ke International Telecommunications Union (ITU) | filing satelit | - | tabel | SEMESTERAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183437 | 09.06.0094 |
|
| Daftar Instansi Pemerintah Republik Indonesia | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana | Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya... | Instansi | - | Jenis Lembaga | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183438 |
|
| Daftar IUP Nasional | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | Sebaran daftar izin usaha pertambangan (IUP) yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia. Note: daftar IUP seluruh wilayah Indonesia | Perizinan | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | TERSEDIA | ||
| 183439 | 06.03.0059 |
|
| Daftar peralatan / sistem peringatan dini yang dimiliki oleh K/L | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang Geofisika | Jumlah dan jangkauan informasi dan penilaian risiko bencana yang dapat diakses, dipahami, digunakan, dan relevan yang tersedia bagi masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Data berisikan informasi... | unit | - | Tabel | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | |
| 183440 |
|
| Daftar Provinsi yang memiliki RAD P3AKS | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | RAD P3AKS adalah Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial | - | - | Provinsi | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA |
Showing 91-100 of 4,146 items.